OTT Gubernur Riau: Transparansi KPK Dipertanyakan, Bukti Permulaan Masih Gelap

Pola Kepala Daerah Riau dan Kasus Korupsi

Riau memiliki catatan panjang mengenai kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Pola ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penegakan hukum hanya berfokus pada figur tanpa menyentuh akar sistemik persoalan korupsi di daerah? Penanganan yang hanya berorientasi pada penangkapan individu tanpa perbaikan sistem berpotensi mempertahankan stigma negatif terhadap daerah.

Asas Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum

Asas-asas umum pemerintahan yang baik menekankan pentingnya proporsionalitas dalam setiap tindakan penegakan hukum. Tindakan hukum harus seimbang antara tujuan dan cara yang digunakan. Dalam konteks OTT, pertanyaan penting yang muncul adalah mengapa memilih metode yang sensasional jika pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara yang lebih proporsional.

Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Hukum yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui ketegasan, tetapi juga melalui keadilan dan transparansi proses. KPK perlu mengembalikan fokus pada penegakan hukum yang berlandaskan nurani dan proses yang akuntabel. OTT seharusnya menjadi alat untuk membongkar sistem korupsi, bukan sekadar prestise institusi.

Kepercayaan publik terhadap proses hukum sangat bergantung pada transparansi dan konsistensi. Penjelasan yang utuh mengenai kasus OTT Gubernur Riau menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kredibilitas institusi penegak hukum. Keadilan tidak hanya tentang siapa yang ditangkap, tetapi tentang proses hukum yang benar dan terpercaya.