OTT Gubernur Riau: Transparansi dan Proses Hukum yang Dipertanyakan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar tentang proses penegakan hukum. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan proporsionalitas tindakan KPK dalam kasus ini, terutama terkait kejelasan bukti permulaan yang menjadi dasar penangkapan.

Kewenangan KPK dan Pertanggungjawaban Moral

KPK memiliki kewenangan luar biasa berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Namun, wewenang ini harus diimbangi dengan pertanggungjawaban moral untuk memastikan setiap proses hukum dilakukan secara transparan dan proporsional. Dalam kasus OTT Gubernur Riau, publik justru dibiarkan dalam kabut ketidakjelasan mengenai barang bukti, nominal suap, dan konstruksi kasus yang sebenarnya.

Bukti Permulaan yang Cukup dalam Hukum Pidana

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Asas due process of law menjadi landasan penting yang tidak boleh diabaikan. Sayangnya, praktik OTT belakangan ini seringkali terkesan seperti pertunjukan hukum daripada proses hukum yang matang. Keterangan resmi dari KPK mengenai status hukum Gubernur Riau pun masih belum jelas, apakah sudah sebagai tersangka atau masih sebagai saksi.

Krisis Kepercayaan Publik terhadap KPK

Survei terbaru menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Data mencatat penurunan signifikan dari masa keemasan institusi ini. OTT Gubernur Riau dinilai banyak pengamat sebagai upaya mengembalikan citra, namun justru berpotensi memperdalam krisis kepercayaan jika tidak dilakukan dengan proses yang transparan.