Dinamika Politik Pasca Jokowi: Pengaruh, Dinasti, dan Isu Ijazah Palsu

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Sudah lebih dari satu tahun sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024 dan digantikan oleh Prabowo Subianto. Meski tidak lagi memegang tampuk kepemimpinan nasional, nama Jokowi masih kerap menghiasi panggung politik dan menjadi perhatian publik yang signifikan. Banyak yang menduga mantan presiden ini masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan saat ini.

Faktor Penopang Pengaruh Jokowi di Panggung Politik

Beberapa faktor menjadi alasan mengapa figur Jokowi tetap relevan dalam diskursus politik nasional. Pertama, warisan konflik politik selama masa pemerintahannya meninggalkan luka bagi sebagian kalangan yang belum sepenuhnya legawa. Kedua, Jokowi dinilai masih memiliki kendali politik melalui ahli warisnya, seperti Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wakil Presiden, Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketiga, muncul persepsi bahwa Jokowi masih memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi tertentu dalam pemerintahan Prabowo, yang diindikasikan dengan dinamika di tubuh kepolisian.

Erosi Kekuatan dan Pergeseran Dukungan

Meski demikian, pengaruh politik Jokowi diakui tidak lagi sekuat ketika ia masih aktif menjabat. Semua instrumen kekuasaan negara telah beralih. Kekuatannya terus mengalami penurunan, yang ditandai dengan perpindahan dukungan dari relawan pendukungnya, seperti Relawan Pro-Jokowi (Projo), ke kubu Prabowo. Hal ini mengindikasikan bahwa basis pendukung Jokowi secara bertahap mulai beralih.

Isu Ijazah Palsu: Babak Baru dan Dampak Politik

Di tengah memudarnya pengaruh tersebut, sentimen sebagian masyarakat terhadap Jokowi tampaknya belum mereda. Isu seputar dokumen ijazah yang diduga palsu terus menjadi alat untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Isu ini telah berlangsung bertahun-tahun dan memasuki babak baru dengan ditersangkannya delapan orang terkait kasus ini pada awal November 2025.

Tindakan penersangkaan ini memunculkan pertanyaan mendalam. Apakah langkah ini murni merupakan ekspresi kekecewaan pribadi atau bagian dari sebuah manuver politik yang terencana? Banyak yang mempertanyakan rasionalitas langkah ini, mengingat Jokowi saat ini memiliki beban untuk memastikan masa depan politik ketiga anaknya. Membawa-bawa isu ini ke ranah hukum justru berpotensi mencemari panggung politik mereka dan dianggap sebagai langkah yang kontra-produktif.

Antara Luka Hati dan Rasionalitas Politik

Sebagai manusia, wajar jika Jokowi merasa terluka dengan berbagai kritik dan hujatan terkait isu ijazah, sama seperti wajar adanya luka di pihak-pihak yang merasa menjadi korban kebijakannya di masa lalu. Namun, sebagai politisi ulung, ekspresi dari luka hati ini berpotensi mempersempit ruang gerak politik para penerusnya.

Di sisi lain, Jokowi dikenal sebagai politisi dengan manuver yang sulit ditebak. Terdapat kemungkinan bahwa di kemudian hari, jika dokumen asli ijazah tersebut ada dan dapat ditunjukkan, Jokowi akan mencabut tuntutan dan mendeklarasikan pengampunan terhadap para tersangka. Langkah semacam itu akan menegaskan posisinya sebagai begawan politik yang mampu mengedepankan rasionalitas dan keluhuran budi di atas dendam pribadi.

Pilihan yang akan diambil Jokowi selanjutnya apakah memaafkan atau membiarkan proses hukum berjalan akan membawa konsekuensi politiknya masing-masing. Masyarakat pun menanti, akankah Jokowi tampil sebagai negarawan bijak atau tetap pada pendiriannya? Semuanya masih menjadi tanda tanya besar dalam peta politik Indonesia.

Semarang, 16 November 2025