Kritik KH Athian Ali: DPR dan Pemerintah Dinilai Belum Optimal Wakili Rakyat

Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M. Dai, menyampaikan evaluasi mendalam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Menurut analisanya, kedua lembaga negara ini belum menjalankan fungsi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Prinsip Musyawarah dalam Sistem Pemerintahan

Kiai Athian menekankan pentingnya penerapan prinsip musyawarah sesuai nilai Islam dan konstitusi Indonesia. Ia mengutip Surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali-Imran ayat 159 yang menegaskan pentingnya konsultasi kolektif dalam pengambilan keputusan.

"Dalam sistem Islam, musyawarah merupakan pilar fundamental kehidupan bernegara. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penyelesaian urusan melalui jalur konsultasi bersama," jelasnya usai mengisi pengajian di Masjid Al Fajr Bandung.

Problem Representasi di Lembaga Legislatif

Meski mengakui konsep DPR dan MPR sebagai wadah representasi yang baik, Kiai Athian menilai implementasinya masih jauh dari ideal.

"Dalam praktiknya, masyarakat merasakan sebagian besar anggota DPR lebih mewakili kepentingan partai daripada konstituen. Fungsi pengawasan dan hak interpelasi sering terabaikan," paparnya.

Ia menambahkan, suara rakyat kerap diabaikan sementara keinginan pemerintah cepat direalisasikan, bahkan melalui pengesahan tengah malam. Fenomena ini memunculkan kritik bahwa wakil rakyat sesungguhnya hanya para ketua umum partai.

Regulasi Kontroversial dan Pengambilan Keputusan

Beberapa produk hukum dinilai mencerminkan ketidakseimbangan ini. Kiai Athian menyoroti percepatan pengesahan RUU Omnibus Law dan revisi UU KPK yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.