Kasus Guru di Luwu Utara: Pemberhentian dan Hukuman Penjara Akibat Iuran Sumbangan

Dua guru SMA di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Rasnal dan Abdul Muis, menerima sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hukuman penjara 1 tahun. Kasus ini berawal dari permintaan iuran sukarela sebesar Rp 20.000 kepada wali murid untuk membantu guru honorer yang belum menerima gaji selama 10 bulan.

Pelaporan oleh LSM BAIN HAM RI Lutra

Pelaporan terhadap kedua guru tersebut dilakukan oleh Faisal Tanjung (31), ketua LSM BAIN HAM RI Lutra. Faisal mengaku menerima pengaduan dari salah satu siswa SMAN 1 Lutra mengenai adanya pungutan di sekolah. Berdasarkan informasi tersebut, Faisal kemudian melakukan klarifikasi langsung dengan Abdul Muis.

Proses Klarifikasi dan Pelaporan

Dalam pertemuan klarifikasi, Abdul Muis menegaskan bahwa uang Rp 20.000 tersebut merupakan sumbangan sukarela hasil kesepakatan bersama orang tua murid, bukan pungutan liar. Namun, Faisal bersikeras bahwa segala bentuk pungutan di sekolah tidak diperbolehkan. Dialog tersebut berakhir dengan tantangan dari Abdul Muis untuk melaporkan kasus ini secara hukum jika dianggap melanggar.

Eskalasi Hukum dan Putusan Pengadilan

Faisal kemudian membuat laporan pengaduan resmi di Polres Luwu Utara. Proses hukum berlanjut dengan pemeriksaan saksi dan berkembang hingga kedua guru ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara bagi kedua guru tersebut.

Pernyataan Pembelaan Pelapor

Faisal menegaskan bahwa perannya hanya sebagai pelapor awal dan tidak melakukan intervensi dalam proses hukum. Ia menyatakan bahwa kebenaran laporannya terbukti melalui putusan Mahkamah Agung. Faisal juga membantah tuduhan bahwa dirinya menerima sogokan atau memiliki motif tersembunyi dalam pelaporan ini.

Implikasi Kasus bagi Dunia Pendidikan

Kasus ini menyoroti kompleksitas peraturan mengenai pungutan di lingkungan pendidikan. Di satu sisi, terdapat aturan yang melarang segala bentuk pungutan, sementara di sisi lain terdapat realita keterbatasan finansial yang dihadapi guru honorer. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menangani masalah pendanaan pendidikan secara transparan dan sesuai peraturan.