Kuasa Hukum Nikita Mirzani Minta Dirjen Pajak Audit Penghasilan Rp6,7 Miliar Reza Gladys

JAKARTA Pertarungan hukum antara Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys makin memanas. Kali ini, yang jadi sorotan bukan cuma soal klaim-klaim lama, tapi angka yang bikin banyak orang mengernyitkan dahi: Rp6,7 miliar. Iya, segitu katanya penghasilan Reza.

Di sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026), kuasa hukum Nikita, Usman Lawara, angkat bicara. Dengan nada tegas, dia meminta lembaga negara turun tangan. Bukan main-main, dia ingin Dirjen Pajak mengaudit angka itu. Apakah benar sudah dilaporkan? Atau jangan-jangan ada yang disembunyikan?

"Saya baru dengar ada karyawan yang bisa dapat penghasilan sebesar itu. Kami minta Dirjen Pajak turun untuk mengaudit, apakah benar sudah dilaporkan atau belum," ujar Usman usai persidangan.

Tak cuma sampai di situ. Pihak Nikita juga mendorong PPATK ikut menelusuri aliran dana. Menurut mereka, kalau memang ada yang tidak wajar, harus ada yang bertanggung jawab. Angka miliaran itu, kata mereka, bukan sekadar angka tapi bisa jadi pintu masuk ke masalah yang lebih besar.

Di sisi lain, suasana sidang memang sudah panas sejak awal. Saling bantah antara kedua kubu sudah jadi pemandangan biasa. Tapi dengan munculnya angka ini, perkara kayaknya naik level. Bukan cuma urusan pribadi lagi, tapi udah nyeret-nyeret institusi negara.

Nah, menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara, langsung bereaksi. Dia bilang, semua ini bermula dari kesalahpahaman. Menurut dia, angka Rp6,7 miliar itu bukan gaji seperti yang banyak orang kira.

"Kami tidak pernah membuktikan bahwa itu adalah gaji. Yang benar, itu adalah penghasilan dari TikTok dan Shopee, hasil dari aktivitas digital, bukan gaji sebagai karyawan," jelas Surya.

Dia menambahkan, orang-orang mungkin belum paham model bisnis zaman sekarang. Di era digital, kata dia, seseorang bisa dapet duit banyak dari berbagai platform. "Zaman sekarang ini zaman teknologi. Jangan sampai masyarakat dibentuk opini seakan-akan itu gaji, padahal bukan," tambahnya.

Menurut sejumlah saksi yang hadir, sidang hari itu juga diwarnai perdebatan soal bukti-bukti lain. Mulai dari data penjualan produk sampai kredibilitas saksi. Semua jadi amunisi buat saling menjatuhkan di depan majelis hakim. Nggak ada yang mau kalah.

Kasus ini, entah kenapa, terus aja menyedot perhatian publik. Mungkin karena melibatkan dua figur yang udah punya nama. Tapi yang lebih menarik, kasus ini bikin orang mulai ngomongin soal transparansi penghasilan di era digital. Apakah semua yang kelihatan besar itu benar-benar bersih?

Angka Rp6,7 miliar yang sempat bikin heboh itu sekarang kayak bola panas di ruang sidang. Bukan cuma soal nominalnya yang gede, tapi juga soal bagaimana uang itu diperoleh, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya permintaan audit pajak dan penelusuran aliran dana, sidang berikutnya pasti bakal makin seru. Dan siapa tahu, ada kejutan lain yang menunggu.