Perempuan Disabilitas: Beban Tiga Lapis yang Terus Dibungkam

Di Indonesia, ada sebuah realitas yang kerap luput dari perbincangan publik. Realitas tentang perempuan disabilitas yang menghadapi diskriminasi berlapis. Mereka bukan hanya dilihat sebagai perempuan, atau sekadar penyandang disabilitas. Di mata sebagian masyarakat, mereka juga sering dicap sebagai kelompok yang "tidak produktif". Beban ini nyata, meski jarang terdengar.

Banyak yang tak menyadari, beban yang mereka tanggung bisa dua bahkan tiga kali lebih berat. Coba bayangkan: diskriminasi karena gender, stigma akibat disabilitas, ditambah lagi akses sosial dan ekonomi yang serba terbatas. Suara mereka hampir tak pernah sampai ke ruang publik. Alhasil, persoalan yang mereka hadapi sehari-hari seolah tak terlihat, tenggelam dalam kesibukan kita semua.

Beban Berlapis yang Tak Terlihat

Beban ganda sudah jadi makanan sehari-hari. Mereka harus mengurus tanggung jawab domestik sambil bergulat dengan stigma disabilitas. Namun begitu, beban itu bisa bertambah menjadi tiga lapis. Kok bisa? Diskriminasi gender seringkali mempersempit akses mereka ke pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan ruang aman di lingkungan sekitar.

Ketidaksetaraan struktural jelas memperparah keadaan. Norma patriarkal menuntut perempuan mengurus rumah, sementara disabilitas menghadirkan hambatan fisik dan sosial yang nyata. Hasilnya? Marginalisasi ganda. Mereka dianggap lemah karena perempuan, sekaligus menghadapi diskriminasi di hampir semua ruang publik karena disabilitasnya.

Ini semua bukan soal kelemahan individu. Sama sekali bukan. Akar masalahnya justru terletak pada sistem sosial dan ekonomi kita yang belum inklusif. Belum lagi kebijakan publik yang kerap abai terhadap gabungan identitas gender dan disabilitas.

Ketika Stereotip Gender Bertemu Stigma Disabilitas

Stereotip gender itu macam-macam. Perempuan dianggap emosional, lebih cocok urus dapur. Stigma disabilitas juga tak kalah kuat: dianggap tidak mandiri, tidak kompeten. Nah, saat dua stigma ini bertemu dan menyatu dalam diri seorang perempuan disabilitas, dampaknya luar biasa. Mereka sering diposisikan sebagai individu yang kurang mampu mengambil keputusan, bahkan dianggap tidak layak memimpin hidupnya sendiri.

Dampaknya langsung terasa. Di sekolah, banyak dari mereka yang diremehkan dan dianggap tak perlu pendidikan tinggi. Di dunia kerja, mereka disingkirkan sejak proses rekrutmen atau ditempatkan di posisi informal dengan upah rendah. Yang paling memilukan, dalam layanan kesehatan terutama kesehatan reproduksi suara mereka kerap diabaikan begitu saja.

Dari kacamata sosiologi kesehatan, hambatan ini bukan cuma masalah medis belaka. Ini persoalan struktur sosial yang ruwet. Kesehatan mereka dipengaruhi relasi kuasa, kontrol terhadap tubuh, dan cara masyarakat memaknai disabilitas. Kalau layanan kesehatan tidak aksesibel dan tidak sensitif gender, ya hilang sudah hak dasar mereka untuk perawatan yang aman dan bermartabat.

Ekspektasi Domestik yang Tak Pernah Luntur

Ini ironis. Meski menghadapi keterbatasan fisik atau sensorik, perempuan disabilitas tetap dibebani tugas domestik. Masak, bersih-bersih, urus anak. Laki-laki disabilitas? Mereka lebih sering dibebaskan dari tuntutan ini. Jadilah standar ganda yang kian mempersempit ruang gerak. Waktu untuk belajar, bekerja, atau sekadar mengembangkan diri jadi sangat terbatas.

Hambatan pendidikan memperburuk segalanya. Sekolah yang tidak aksesibel, alat bantu yang kurang, plus bullying yang tak jarang terjadi, memaksa banyak perempuan disabilitas putus sekolah. Imbasnya, kualifikasi kerja mereka terbatas pada sektor informal yang tak menjamin keamanan ekonomi.

Data dari Komnas Perempuan cukup jelas menggambarkan ketimpangan ini.

Hanya 42,7% perempuan disabilitas yang bekerja. Angka ini jauh lebih rendah dibanding laki-laki disabilitas, yang mencapai 57,3%.

Kerentanan yang Tinggi terhadap Berbagai Bentuk Kekerasan

Risiko kekerasan yang mereka hadapi sungguh mengkhawatirkan. Mulai dari kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kekerasan berbasis teknologi. Ketergantungan pada orang lain kerap membuat mereka jadi target empuk. Parahnya, akses untuk melapor masih sangat rendah. Banyak layanan pengaduan tidak menyediakan bahasa isyarat atau pendampingan yang memadai.

Di tempat kerja, eksploitasi dan pelecehan kerap terjadi tanpa mekanisme perlindungan yang jelas. Situasi ini cuma memperkuat siklus kemiskinan, trauma, dan ketidakberdayaan yang tak berujung.

Minimnya representasi mereka dalam pembuatan kebijakan memperparah keadaan. Kebijakan disabilitas yang ada cenderung netral gender. Alhasil, pengalaman spesifik perempuan disabilitas pun terabaikan.

Akar Masalah yang Masih Mengakar Kuat

Budaya patriarki melihat perempuan sebagai pihak kedua. Disabilitas? Sering dianggap aib atau beban keluarga. Gabungan cara pandang kolot inilah yang membuat perempuan disabilitas tidak diperlakukan sebagai subjek yang punya suara. Mereka cuma jadi objek belas kasihan, atau malah sesuatu yang perlu disembunyikan.

Kebijakan publik kita jarang menggunakan sudut pandang interseksional. Akibatnya, masalah yang dialami perempuan disabilitas tidak terbaca utuh. Solusi yang ditawarkan pun meleset dari kebutuhan mereka. Media juga kerap terjebak pada narasi inspirasi individu memuji perjuangan personal, tapi mengaburkan masalah struktural yang jauh lebih besar dan sistemik.

Lantas, bagaimana memutus rantai ini? Pendidikan dan dunia kerja harus benar-benar diubah jadi inklusif. Mulai dari akses fisik, guru yang terlatih, hingga akomodasi kerja yang layak dan aman. Tapi yang paling krusial, perempuan disabilitas harus dilibatkan langsung. Mereka harus duduk di meja perumusan kebijakan. Baru suara dan pengalaman mereka akan benar-benar terwakili, bukan sekadar jadi bahan wacana.