Beban Utang dan Tantangan Operasional Whoosh
Setelah beroperasi dengan nama Whoosh pada Oktober 2023, kereta cepat ini menghadapi tantangan ganda: beban utang besar dan jumlah penumpang di bawah ekspektasi. Konsorsium BUMN Indonesia menanggung utang sebesar USD 3,2 miliar kepada China Development Bank (CDB), dengan kewajiban membayar bunga sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
Di sisi operasional, jumlah penumpang harian Whoosh hanya berkisar 16-18 ribu orang pada hari biasa, jauh di bawah estimasi awal studi kelayakan yang memproyeksikan 61 ribu penumpang per hari. Kondisi ini membuat konsorsium BUMN mencatat kerugian signifikan, dengan PT PSBI merugi Rp 4,2 triliun pada 2024.
Upaya Penyelesaian dan Masa Depan Whoosh
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah dengan berkomitmen menanggung beban utang Whoosh. Beberapa opsi penyelesaian sedang dikaji, termasuk restrukturisasi utang melalui Danantara, pemberian subsidi PSO, hingga skema debt to equity swap.
Sementara itu, pengembangan pendapatan non-tiket melalui Transit-Oriented Development (TOD) dan optimalisasi akses menuju stasiun, khususnya Stasiun Karawang, diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang dan pendapatan operasional.
Penyelidikan KPK dan Prospek Ke Depan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat ini sejak awal 2025. Meski demikian, KCIC menyatakan kesiapan untuk berkooperatif dalam proses penyelidikan.
Kisah Kereta Cepat Whoosh menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kajian kelayakan yang komprehensif, transparansi dalam kemitraan internasional, dan pengelolaan proyek strategis yang berkelanjutan secara finansial. Masa depan proyek ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menegosiasikan ulang beban utang sekaligus meningkatkan kinerja operasionalnya.
Artikel Terkait
Kinerja MDKA Kuartal III 2025 Cetak Rp1,73 Triliun, Emas Tujuh Bukit Jadi Penopang
Transformasi Namba Square Osaka: Plaza Pedestrian Rp 270 M yang Mengubah Wajah Kota
GKR Mangkubumi Kembali Pimpin KADIN DIY 2025-2030, Fokus pada UMKM
Pemerintah Batasi Izin Smelter Nikel Baru: Fokus ke Produk Akhir untuk Dongkrak Nilai Tambah