Shutdown AS Kembali Terjadi, Tapi Dampaknya Tak Separah Sebelumnya

Pemerintah Amerika Serikat kembali mengalami shutdown mulai Sabtu (31/1) waktu setempat. Penyebabnya klasik: Kongres gagal menyetujui anggaran untuk tahun 2026. Tapi tenang, kabarnya kali ini cuma bakal sebentar.

Donald Trump, Presiden dari Partai Republik, disebut-sebut mendukung penuh paket anggaran yang masih digodok itu. Parlemen AS sendiri baru akan kembali bekerja Senin (2/2) nanti, setelah libur seminggu penuh.

Nah, soal dampaknya ke publik, sepertinya tak akan separah sebelumnya. Menurut laporan Bloomberg pada Minggu (1/2), banyak pegawai federal yang justru bekerja di akhir pekan. Personel militer dan pengatur lalu lintas udara, misalnya. Mereka termasuk pekerja esensial yang tetap harus masuk meski pemerintah tutup.

Ini adalah shutdown kedua di era kepemimpinan Trump. Yang pertama dulu cukup parah, berlangsung selama 43 hari. Waktu itu, bantuan pangan terhenti untuk jutaan keluarga, ribuan penerbangan dibatalkan, dan gaji pegawai pemerintah telat berminggu-minggu.

Untungnya, situasi kali ini berbeda. Beberapa lembaga pemerintah sudah punya anggaran yang aman hingga akhir tahun fiskal, 30 September. Ambil contoh Departemen Pertanian. Karena dananya sudah cair, program bantuan pangan atau food stamps diharapkan tak terganggu. Layanan serupa juga berlaku untuk taman nasional, layanan veteran, dan Departemen Kehakiman.

Meski begitu, nggak semua lembaga beruntung. Sejumlah departemen besar tetap harus menjalani prosedur penutupan sementara. Daftarnya antara lain Keuangan, Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Transportasi, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Ketenagakerjaan.

Russ Vought, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, berharap masa tutup ini cepat berlalu.

“Kami berharap penutupan ini akan singkat,” tulisnya dalam pernyataan Jumat (30/1) lalu.

Dia menegaskan pemerintah siap membuka kembali operasional begitu Presiden Trump menandatangani undang-undang pendanaan yang diperlukan.

Di sisi lain, ketegangan politik yang memicu ini semua ternyata berawal dari sebuah insiden di Minneapolis. Alex Pretti, seorang warga AS, tewas dalam suatu insiden dengan petugas Patroli Perbatasan akhir pekan lalu. Tragedi ini memicu reaksi keras Partai Demokrat.

Mereka menolak memperpanjang pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tanpa ada pembatasan baru soal penegakan imigrasi. Tuntutannya macam-macam: wajib pakai kamera tubuh, wajib ada surat perintah pengadilan, larangan pakai penutup wajah, dan hentikan operasi penangkapan imigran secara besar-besaran.

Alhasil, setelah negosiasi alot, Trump dan Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, akhirnya sepakat. Mereka akan mendanai DHS untuk dua minggu ke depan sambil terus berunding. Sementara itu, pendanaan untuk lembaga pemerintah lainnya diperpanjang hingga 30 September. Kesepakatan ini sudah disetujui Senat pada Jumat.

Menariknya, dalam beberapa hari terakhir Trump mulai mengisyaratkan perubahan pada kebijakan deportasi yang selama ini dijalankannya. Jajak pendapat menunjukkan kebijakan itu makin tidak populer di mata pemilih. Kalau diteruskan, bisa-bisa merugikan Partai Republik dalam pemilu paruh waktu nanti.

Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Komite Anggaran Parlemen AS telah menjadwalkan pemungutan suara untuk rancangan anggaran pada pekan depan. Tapi masih ada tanda tanya: apakah Biro Statistik Tenaga Kerja akan menunda rilis laporan bulanan ketenagakerjaan yang rencananya terbit Jumat depan? Kita tunggu saja perkembangannya.