Pemerintah Buka Keran Dana Pensiun dan Asuransi untuk Dongkrak Bursa

- Sabtu, 31 Januari 2026 | 10:35 WIB
Pemerintah Buka Keran Dana Pensiun dan Asuransi untuk Dongkrak Bursa

Tekanan tajam di pasar saham beberapa hari belakangan rupanya memicu respons cepat dari pemerintah. IHSG yang terpuruk dan kekhawatiran dari MSCI soal investability pasar Indonesia, akhirnya dijawab dengan langkah konkret. Intinya? Pemerintah bakal mengizinkan lebih banyak dana segar masuk ke bursa.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, batas investasi untuk dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal akan dinaikkan. Dari yang sebelumnya cuma 8 persen, kini menjadi 20 persen. Langkah ini sudah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Tadi kami bahas juga dengan Pak Menteri Keuangan bahwa dana pensiun, asuransi itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8 persen ke 20 persen," jelas Airlangga usai rapat terbatas di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ia menambahkan, "Nanti Pak Menteri akan menyampaikan dan ini anggaran terkait dengan regulasi yang baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD."

Namun begitu, pemerintah tak serta merta membuka keran tanpa pengawasan. Ada pagar pengaman yang disiapkan. Menurut Purbaya, kemungkinan besar investasi tambahan dari dana pensiun dan asuransi ini akan diarahkan hanya ke saham-saham berkapitalisasi besar, khususnya yang masuk dalam indeks LQ45. Tujuannya jelas: menjaga kualitas portofolio dan menekan risiko gejolak harga yang terlalu tinggi.

Di sisi lain, ada agenda besar lain yang dipacu. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan demutualisasi Bursa Efek Indonesia tahun ini. Apa itu? Singkatnya, ini adalah perubahan status BEI dari milik anggota bursa menjadi perusahaan terbuka. Dengan begitu, kepemilikan bisa meluas ke pihak luar, termasuk investor publik dan strategis seperti Danantara.

Airlangga meyakini langkah ini penting. Selain mengurangi potensi benturan kepentingan, demutualisasi diharapkan bisa mendongkrak tata kelola dan transparansi bursa. OJK dan BEI sendiri menargetkan proses ini tuntas di kuartal pertama 2026.

Respons dari pelaku industri pun terbilang hangat. Edwin Ridwan, Direktur BPJS Ketenagakerjaan, mengungkapkan rencana mereka untuk menaikkan alokasi investasi saham secara bertahap. Targetnya bisa mencapai 20-25 persen dari total dana kelolaan.

"Saat ini porsi kami ada di kisaran 12-13 persen dari total dana kelolaan sekitar Rp900 triliun," ujar Edwin.

Angka itu sudah naik signifikan dibanding Maret 2025 yang masih 6,8 persen. Ia juga menyebut, pihaknya sedang membahas kemungkinan menerapkan mekanisme cut-loss dengan syarat tertentu, sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko.

Langkah pemerintah ini sejalan dengan upaya OJK dan BEI yang sebelumnya sudah mengumumkan sejumlah kebijakan. Misalnya, penyediaan data kepemilikan saham yang lebih rinci sesuai standar MSCI, dan rencana menaikkan ketentuan minimum free float saham menjadi 15 persen.

Dampaknya ke pasar? Cukup positif. Pada perdagangan Jumat itu, IHSG berhasil menguat 1,18 persen, melanjutkan pemulihan setelah koreksi berat. Tapi menurut analis Stockbit, optimisme itu masih terpusat di saham-saham besar. Ini terlihat dari kinerja IDX30 dan LQ45 yang melonjak lebih tinggi, masing-masing 1,96 persen dan 2,52 persen, mengalahkan kenaikan indeks secara keseluruhan.

Jadi, langkahnya sudah diambil. Sekarang, tinggal menunggu eksekusi dan dampak jangka panjangnya bagi pasar modal Indonesia.

Editor: Melati Kusuma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar