BI Siap Turunkan Suku Bunga Lagi, Fokus Jaga Rupiah dan Genjot Kredit

Nilai tukar rupiah tetap jadi perhatian utama Bank Indonesia. Gubernur Perry Warjiyo menegaskan, lembaganya bakal terus mengerahkan segala upaya untuk menjaganya. Caranya? Melalui kombinasi berbagai kebijakan, mulai dari moneter, makroprudensial, sampai pendalaman pasar keuangan. Tak lupa, ekonomi kerakyatan juga masuk dalam radar.

“Kami akan pastikan stabilitas, khususnya nilai tukar, kami akan bawa jaga stabilitas dan akan terus kami dorong untuk menguat rupiah kita,” tegas Perry dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Selasa (28/1) lalu.

Menurutnya, menjaga perekonomian nasional butuh sinergi. Pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha harus kompak. Komitmen BI sendiri jelas: merancang kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peluang Turunkan Suku Bunga Masih Terbuka

Dari sisi moneter, langkah BI terbilang agresif. Sejak September 2024, suku bunga acuan atau BI Rate sudah dipangkas enam kali. Sepanjang 2025 saja, penurunan dilakukan lima kali dengan total 125 basis poin, hingga ke level 4,75 persen.

Dan ruang untuk turun lagi masih ada. Perry mengungkapkan, BI masih membuka peluang penurunan suku bunga di tahun ini. Jumlah pastinya? Itu akan sangat bergantung pada pergerakan inflasi ke depan.

“Setelah enam kali kita turunkan sejak September 2024, kami masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga dengan inflasi yang rendah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya. Ekspansi likuiditas moneter juga akan terus digenjot.

Likuiditas perbankan dijamin akan terjaga, bahkan lebih dari cukup. Tujuannya agar penyaluran kredit untuk sektor riil bisa bergerak lebih kencang. Hal serupa berlaku untuk ketahanan eksternal, yang salah satunya ditopang oleh cadangan devisa.

Perry menyebut cadangan devisa Indonesia saat ini berada di angka USD 156,5 miliar. “BI akan terus menjaga bahkan meningkatkannya,” janjinya. Semua ini bagian dari upaya memastikan ketahanan ekonomi Indonesia dari guncangan eksternal.

“Jadi kebijakan moneter tagline-nya adalah pro-stability and pro-growth,” jelasnya. Stability dijaga lewat nilai tukar yang stabil dan menguat, sementara pro-growth diwujudkan melalui suku bunga rendah, ekspansi likuiditas, dan cadangan devisa yang memadai.

Kebijakan Makroprudensial Tetap Longgar

Lalu bagaimana dengan kebijakan makroprudensial? Perry menyampaikan sinyal yang sangat jelas: kebijakan ini akan tetap longgar setidaknya hingga 2026-2027 mendatang. Tujuannya untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Secara sederhana, kebijakan makroprudensial adalah instrumen BI yang dirancang khusus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

“Akan kami longgarkan tahun ini bahkan tahun depan. Jangan khawatir, jangan pernah bertanya. Kebijakan makroprudensial akan terus kami longgarkan untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan bagi sektor riil,” tegas Perry dengan nada meyakinkan.

Salah satu bentuknya adalah Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Insentif ini akan terus dialirkan ke perbankan, khususnya bagi yang aktif menyalurkan kredit ke sektor riil, program prioritas pemerintah, atau yang berkompetisi menurunkan suku bunga kredit.

“Demikian juga kebijakan-kebijakan makroprudensial yang lain. Stand-nya adalah longgar tahun ini maupun tahun depan,” imbuhnya.

Tak cuma itu, kebijakan makroprudensial juga akan diarahkan untuk mendongkrak inklusi ekonomi, UMKM, dan ekonomi kerakyatan, termasuk mendukung program Asta Cita pemerintah.

Terakhir, Perry juga menyinggung komitmen BI untuk memperkuat sistem pembayaran. “Kami terus akan digitalisasi Indonesia dan cross-border melalui konsolidasi industri,” tuturnya. Pengembangan infrastruktur seperti BI Fast dan berbagai inovasi lainnya akan terus dibangun.