Rupiah Terguncang, Defisit APBN 2025 Nyentuh Batas Aman

Laporan realisasi APBN 2025 yang dirilis Kementerian Keuangan Kamis lalu (8/1/2026), plus outlook untuk 2026, bikin kita semua merenung. Intinya, tekanan fiskal makin terasa. Pendapatan negara turun, sementara belanja pemerintah tetap tinggi. Kombinasi yang nggak sehat ini bikin defisit anggaran melebar dan rupiah pun ikut ketar-ketir.

Sentimen negatif itu langsung terpantau di pasar. Jumat pagi (9/1/2026), rupiah melemah 0,13 persen ke level Rp16.819 per dolar AS. Posisi ini jadi yang terlemah sejak April tahun lalu. Pelemahan ini nggak datang tiba-tiba.

"Pelebaran defisit anggaran sendiri berpotensi memberikan sentimen negatif bagi nilai tukar rupiah,"

Begitu tulis analis Stockbit dalam risetnya, Kamis kemarin. Mereka melihat data yang sama: sepanjang 2025, pendapatan negara anjlok 3,3 persen year-on-year. Realisasinya cuma nyentuh 92 persen dari target APBN. Penerimaan pajak, andalan utama, juga lesu: turun 0,7 persen dan cuma terealisasi 88 persen.

Kemenkeu punya penjelasan. Penurunan penerimaan pajak ini disebut karena beberapa hal: harga komoditas yang moderat, restitusi pajak yang meningkat karena proses dipercepat, plus kebijakan fiskal yang memang ingin menjaga daya beli masyarakat dan bantu dunia usaha bertahan. Intinya, ada faktor eksternal dan juga pilihan kebijakan.

Namun begitu, target untuk tahun depan justru ambisius banget. APBN 2026 menargetkan penerimaan negara naik 14,4 persen. Penerimaan pajak? Ditargetkan melonjak 23 persen! Target ini terasa berat, apalagi di tengah ekonomi global yang masih gamang dan harga komoditas yang susah ditebak.

Di sisi lain, belanja pemerintah justru naik. Tahun 2025, belanja negara bertambah 2,7 persen, dengan realisasi 95 persen dari target. Kenaikan ini sepenuhnya ditopang belanja pemerintah pusat yang naik 4,2 persen. Sementara itu, transfer ke daerah malah turun 1,7 persen.

Pola serupa bakal berlanjut di 2026. Rencananya, belanja pusat akan dinaikkan signifikan, sampai 21 persen. Sebaliknya, transfer ke daerah justru dipangkas cukup dalam, 18,4 persen.

Kenaikan belanja 2025 ini, kata Kemenkeu, didorong program-program prioritas. Ambil contoh program Makanan Bergizi Gratis. Program ini disebut sudah menjangkau sekitar 56,1 juta penerima manfaat, atau 68 persen dari target. Realisasi anggarannya mencapai Rp52 triliun dari pagu Rp71 triliun.

Defisit Mendekati Batas

Nah, gabungan dari pendapatan yang melemah dan belanja yang tetap besar bikin defisit APBN 2025 membengkak jadi 2,92 persen dari PDB. Angka ini sudah nyaris mentok di batas aman yang diizinkan undang-undang, yaitu 3 persen. Bandingkan dengan target awal tahun lalu yang cuma 2,53 persen, atau defisit 2024 yang sebesar 2,29 persen.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan defisit bisa ditekan jadi 2,68 persen. Tapi, menurut Stockbit, target ini sangat bergantung pada satu hal: keberhasilan mendongkrak penerimaan negara, terutama pajak. Kalau realisasi penerimaan pajak lagi-lagi meleset, ruang gerak fiskal pemerintah akan makin sempit. Kebutuhan pembiayaan pun berpotensi membesar.

Jadi, ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan masih akan berlanjut. Apalagi jika realisasi APBN 2026 nanti lagi-lagi di bawah target. Situasi global yang belum stabil juga nggak bantu. Semuanya kembali ke kemampuan pemerintah memungut pajak dan mengelola belanja. Tantangan yang nggak mudah.