Delegasi Bisnis Jepang Batal ke Beijing, Ketegangan Taiwan Ancam Hubungan Ekonomi

Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, rencana kunjungan tahunan para bos bisnis Jepang ke Beijing akhirnya ditunda. Ini bukan sekadar perubahan jadwal biasa. Langkah ini, secara gamblang, menunjukkan bagaimana ketegangan diplomatik yang memanas mulai merembes ke ranah hubungan ekonomi kedua raksasa Asia itu.

Menurut Japan-China Economic Association, sekitar 200 pemimpin perusahaan yang seharusnya terbang pada 20 Januari 2026 terpaksa membatalkan niat mereka. Alasannya? Mereka kesulitan mendapatkan janji pertemuan dengan pejabat-pejabat China. Yang lebih mengkhawatirkan, belum ada jadwal pengganti yang bisa disepakati. Situasinya benar-benar mandek.

Delegasi yang ditunda ini sebenarnya cukup bergengsi. Rencananya, akan diikuti oleh para eksekutif puncak dari Mitsubishi Corp. dan Panasonic Holdings. Tak ketinggalan, perwakilan dari dua organisasi bisnis terbesar di Jepang, Keidanren dan Kamar Dagang dan Industri Jepang, juga ikut serta.

Mereka bahkan berharap bisa bertatap muka langsung dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Pertemuan tingkat tinggi semacam ini bukan hal baru. Li Qiang sempat menyambut delegasi serupa di tahun 2024, dan Wakil Perdana Menteri He Lifeng menjadi tuan rumah di awal 2025. Namun kali ini, pintunya sepertinya tertutup.

“Dalam kondisi hubungan Jepang-China saat ini, kami telah berupaya keras agar delegasi ini tetap terlaksana,” ujar asosiasi tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Namun, kami menghadapi kesulitan untuk menjalin pertukaran yang memadai dengan lembaga pemerintah China, termasuk pertemuan dengan para pemimpin nasional.”

Ini adalah penundaan pertama sejak lebih dari satu dekade lalu. Terakhir kali misi tahunan ini terganggu adalah di tahun 2012, ketika hubungan kedua negara membeku akibat sengketa pulau di Laut China Timur. Sejak 1975, kunjungan ini rutin dilakukan, hanya terpaksa berhenti saat pandemi dan saat ketegangan politik memuncak.

Di sisi lain, respons Beijing cukup tegas. Lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, China kembali mengecam pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang mereka sebut “keliru”. Dalam konferensi pers, Lin mendesak Jepang untuk menarik pernyataannya jika ingin pertukaran normal antara kedua negara bisa tercipta kembali.

Semua bermula awal November lalu. Saat itu, Takaichi menyatakan bahwa Jepang dapat menganggap invasi China ke Taiwan sebagai situasi darurat yang mengancam. Pernyataan itu, dalam hukum Jepang, bisa menjadi dasar untuk mengerahkan militer. Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, tentu saja murka. Bagi mereka, urusan Taiwan adalah garis merah yang tak boleh disentuh.

China pun menuntut pencabutan pernyataan itu. Tapi Takaichi bersikukuh, kebijakan Jepang tidak berubah dan komentarnya tak perlu ditarik. Alhasil, Beijing mulai main keras. Mereka membatasi impor makanan laut dan film dari Jepang. Tak cuma itu, pemerintah China juga mengimbau warganya untuk berpikir ulang jika ingin liburan ke Negeri Sakura. Dampaknya langsung terasa: pertumbuhan wisatawan melambat ke level terendah dalam empat tahun.

Padahal, fakta ekonominya tak bisa dipungkiri. China adalah mitra dagang terbesar Jepang. Perdagangan antara keduanya menyumbang sekitar 20 persen dari total perdagangan luar negeri Jepang di tahun 2024. Sampai saat ini, Beijing belum menggunakan komoditas kritis seperti rare earth sebagai senjata. Namun begitu, tekanan ekonomi jangka panjang dari China tetap menjadi ancaman serius yang bisa menggoyang perekonomian Jepang. Ketegangan ini, sayangnya, belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.