Menkeu Purbaya Desak Cairkan Rp 1,51 Triliun Dana Bencana Sumatera Sebelum Tahun Berganti

Dalam rapat koordinasi pemulihan bencana Sumatera yang digelar Selasa lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada sisa anggaran yang cukup besar. Jumlahnya mencapai Rp 1,51 triliun, dan dana itu siap pakai. Salah satu tujuannya jelas: untuk menangani dampak bencana di Sumatera.

Namun begitu, Purbaya punya pesan tegas. Proses pencairannya harus cepat. Sangat cepat. Dia ingin semua selesai sebelum tahun berganti. Alasannya sederhana tapi krusial: agar dana itu tidak hangus dan malah mengurangi pagu anggaran di tahun depan.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Uangnya ada, tinggal dipercepat," tegasnya.

"Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya nggak mau hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisin aja tahun ini."

Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat yang tayang di kanal YouTube TV Parlemen, 30 Desember.

Di sisi lain, Menkeu juga menekankan pentingnya koordinasi. Menurutnya, semua pencairan dana untuk bencana Sumatera ini harus dikoordinasikan lewat satu pintu, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mekanisme ini, baginya, kunci untuk menjaga akuntabilitas dan mempermudah verifikasi.

"Saya tahunya (pencairan dana) satu pintu lewat BNPB, yang lain kita gak ngerti," imbuh Purbaya.

"Takut kebanyakan jalur, kita gak bisa verifikasi. Anggaran kami sudah siapkan, mungkin kalau banyak Satgas, kita perlu rapikan supaya masuk ke kami satu pintu sehingga bingungnya enggak di kita."

Tak cuma soal pencairan, rapat itu juga membahas hal-hal teknis. Purbaya meminta Menteri PUPR segera mengajukan anggaran untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di lokasi bencana. Permintaan serupa ditujukan kepada Ketua Satgas Pembangunan Jembatan, Maruli Simanjuntak, untuk menyelesaikan administrasi pembayaran pembangunan jembatan di daerah terdampak.

Sebelumnya, pemerintah ternyata sudah bergerak cepat. Penyaluran dana darurat senilai Rp 268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak telah dilakukan seluruhnya. Skemanya, Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi.

Lalu bagaimana dengan pemulihan jangka panjang? Purbaya menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan skema pendanaan menengah lewat APBN 2026. Estimasi kebutuhannya tidak main-main, berkisar antara Rp 51 triliun hingga hampir Rp 60 triliun. Dana sebesar itu akan difokuskan untuk membangun kembali wilayah-wilayah yang porak-poranda, termasuk Aceh, sesuai arahan Presiden.

Nah, soal Aceh ini ada poin khusus. Pemerintah sedang mempertimbangkan penambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,63 triliun. Tujuannya agar tidak ada pemotongan transfer ke daerah akibat bencana. Usulan ini rencananya akan diajukan ke Presiden dan DPR.

"Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025. Harusnya enggak ada masalah, ini kan daerah bencana ya," tutup Purbaya.