DJP Pacu Aktivasi Coretax, 9,87 Juta Akun Terdaftar Jelang Tutup Tahun

Namun begitu, masih ada pekerjaan rumah yang cukup berat. Untuk mengejar selisih sekitar 5 juta aktivasi dalam waktu singkat, DJP tak tinggal diam. Strategi mereka kini difokuskan pada optimalisasi peran pemberi kerja. Intinya, perusahaan-perusahaan didorong agar mengingatkan pegawainya untuk segera mengaktifkan akun Coretax masing-masing.

Di sisi lain, dukungan regulasi juga digenjot. Baru-baru ini, terbit Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025. Isinya mewajibkan Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK, untuk mengaktifkan akun Coretax paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Langkah ini diharapkan bisa memberi dorongan signifikan.

Jangkauan sosialisasi pun diperluas. Tak cuma ke sektor formal dan ASN, DJP juga merangkul berbagai asosiasi bisnis dan profesi. Tujuannya satu: meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Dengan begitu, implementasi sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi ini bisa berjalan lebih kuat.

Waktunya memang mepet, tinggal hitungan hari. Tapi optimisme masih ada. DJP yakin, dengan dorongan masif dari berbagai pihak pemberi kerja, instansi, hingga asosiasi laju aktivasi masih bisa dikebut hingga detik terakhir tahun ini.