China Larang Perangkat Lunak Keamanan AS dan Israel, Dukung Produk Lokal

Langkah tegas kembali diambil oleh pemerintah China. Perusahaan-perusahaan di dalam negeri diperintahkan untuk menghentikan penggunaan sejumlah perangkat lunak keamanan siber buatan Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan ini, yang didasari kekhawatiran keamanan nasional, menyasar nama-nama besar seperti VMware (milik Broadcom), Palo Alto Networks, dan Fortinet dari AS. Dari Israel, perusahaan seperti Check Point Software Technologies juga masuk dalam daftar larangan.

Menurut sejumlah sumber yang diwawancarai Reuters, kekhawatiran Beijing berpusat pada potensi perangkat lunak tersebut mengumpulkan dan mengirim data sensitif ke luar negeri. Tak hanya itu, daftar perusahaan yang dilarang ternyata cukup panjang. Sumber lain menyebutkan ada Mandiant dan Wiz, yang merupakan bagian dari raksasa teknologi Alphabet (Google). Dari AS, tercatat pula nama CrowdStrike, SentinelOne, Recorded Future, McAfee, Claroty, dan Rapid7.

Dari pihak Israel, selain Check Point, perusahaan seperti CyberArk, Orca Security, dan Cato Networks juga ikut tersapu larangan ini. Bahkan Imperva, yang kini sudah diakuisisi oleh perusahaan pertahanan Prancis, Thales, turut disebut.

Langkah ini tentu bukan muncul dari ruang hampa. Ia terjadi di tengah ketegangan dagang dan teknologi yang terus memanas antara China dan AS. Persaingan untuk mendominasi teknologi masa depan kian sengit. Di sisi lain, Beijing juga punya agenda jangka panjang: mendorong substitusi teknologi asing dengan produk-produk dalam negeri, sebuah gerakan yang dikenal dengan 'localisasi'.

Jadi, apa tanggapan dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi?

Recorded Future, sebuah perusahaan intelijen ancaman siber AS, dengan tegas menyatakan mereka tidak dan tidak berniat berbisnis di China. Pernyataan itu disampaikan via email.

McAfee mengambil sudut pandang berbeda. Mereka mengklaim fokus bisnisnya adalah pada segmen konsumen, bukan pemerintah atau korporasi. "Teknologi kami tidak dirancang untuk penggunaan pemerintah atau perusahaan," begitu bunyi pernyataan mereka.

CrowdStrike merespons dengan nada serupa. Mereka menyebut tidak menjual layanan, memiliki kantor, atau mempekerjakan staf di China. "Dampaknya hanya bisa sangat kecil," kata mereka.

Sementara Claroty menyatakan hal yang senada tentang tidak beroperasi di China. Gil Geron, CEO Orca Security, mengaku perusahaannya belum mendapat pemberitahuan resmi terkait larangan ini. Namun, dia menambahkan komentar pedas. Menurutnya, larangan terhadap perusahaan yang fokus pada pertahanan seperti Orca adalah "langkah yang salah."

Di pasar modal, reaksinya beragam. Pada perdagangan Rabu (14/1), saham Broadcom di NASDAQ anjlok lebih dari 4%. Fortinet juga ikut terpuruk, turun lebih dari 2%. Rapid7 mengalami penurunan lebih dari 1%. Namun, saham Palo Alto Networks nyaris tak bergerak, dan Check Point malah ditutup dengan kenaikan tipis.

Larangan ini muncul di saat yang menarik. Hubungan dagang AS-China sebenarnya sedang dalam fase 'gencatan senjata'. Reuters bahkan melaporkan persiapan kunjungan Presiden Donald Trump ke Beijing pada April mendatang. Namun, ambisi China membangun sektor semikonduktor dan AI-nya sendiri kembali memicu ketegangan.

Para pengamat di China punya analisis sendiri. Menurut mereka, Beijing semakin waspada. Layanan keamanan siber dari AS dan Israel dianggap bisa menjadi celah atau pintu belakang untuk aksi spionase oleh kekuatan asing. Kekhawatiran inilah yang mendorong upaya sistematis untuk mengganti perangkat keras, perangkat lunak, hingga layanan keamanan siber dengan produk domestik. Sebuah langkah yang punya dampak jauh melampaui sekadar urusan bisnis.