Komdigi Beri Peringatan Keras ke 25 Platform Digital, Termasuk ChatGPT dan Wikipedia

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dengan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Perusahaan-perusahaan ini dinyatakan belum memenuhi kewajiban pendaftaran PSE meski telah beroperasi dan menargetkan pengguna di Indonesia.

Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, menegaskan bahwa pendaftaran PSE bukan sekadar urusan administratif. "Pendaftaran PSE merupakan instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia, serta melindungi masyarakat di dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Dasar hukum dari langkah ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Pasal 2 dan Pasal 4 aturan tersebut secara gamblang mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektroniknya sebelum beroperasi di wilayah Indonesia.

Pemerintah menyatakan telah melakukan sosialisasi intensif sejak regulasi diterbitkan. Proses penegakan hukum kini dilakukan secara bertahap terhadap PSE yang dianggap mengabaikan peraturan. Ancaman sanksi terberat adalah pemutusan akses layanan di Indonesia.

"Jika tetap tidak melakukan pendaftaran setelah notifikasi dikirimkan, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku," tegas Alexander.

Berikut adalah daftar 25 PSE Privat yang telah menerima notifikasi:

1. Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 WARP: Safer Internet)
2. Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)
3. Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)
4. OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)
5. Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)
6. Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)
7. PT Duit Orang Tua (roomme.id)
8. Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)
9. InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)
10. PT. HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)
11. PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)
12. Fashiontoday (fashiontoday.co.id)
13. PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)
14. Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)
15. Getty Images, Inc. (gettyimages.com)
16. PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)
17. Fine Counsel (finecounsel.id)
18. PT. Halo Grup Indo (hellobeauty.id)
19. PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)
20. PT. Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)
21. Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)
22. PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)
23. PandaDoc. Inc (pandadoc.com)
24. airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)
25. PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)

Komdigi memberikan kesempatan kepada seluruh PSE yang tercatat untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan menyelesaikan proses pendaftaran. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital Indonesia yang aman, tertib, dan akuntabel.

Meski mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog, Komdigi menegaskan bahwa kedaulatan hukum adalah hal yang tidak bisa ditawar. "Kami selalu terbuka untuk berdialog dan membantu proses teknis pendaftaran. Namun ruang digital Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Kepatuhan adalah syarat utama bagi seluruh platform yang ingin beroperasi dan melayani masyarakat," pungkas Alexander Sabar.

Sanksi administratif, termasuk pemutusan akses layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PM Kominfo 5/2020, akan diberlakukan bagi PSE yang tetap bandel. Komdigi juga menghimbau seluruh PSE Lingkup Privat yang masuk kategori wajib daftar untuk segera mematuhi ketentuan hukum Indonesia dengan melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).