Menkeu Purbaya Tegaskan Data Dana Daerah Kemenkeu Akurat dan Sudah Dicek Berulang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menggunakan data resmi untuk pengelolaan dana daerah. Pernyataan ini menanggapi sejumlah protes dari pemerintah daerah (pemda) yang menganggap data dari Kemenkeu tidak akurat.

Dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, Menkeu Purbaya menekankan bahwa semua data yang digunakan telah melalui proses verifikasi yang ketat. "Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes... Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," ujarnya.

Perintah Double Check dan Efektivitas Belanja Negara

Purbaya meminta seluruh jajaran di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, untuk menerapkan prosedur pemeriksaan berulang (double check). Langkah ini penting untuk memastikan uang negara dibelanjakan secara efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.

"Saya minta teman-teman semua... pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," tutur Menkeu.

Kemenkeu Akan Lebih Proaktif Bimbing Daerah Kelola Anggaran

Menkeu menyoroti masih adanya daerah yang dinilai belum optimal dalam mengelola anggaran. Menghadapi hal ini, Kemenkeu akan mengambil peran yang lebih proaktif dengan memberikan bimbingan teknis.

"Ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik," kata Purbaya, yang juga mengisyaratkan penugasan tambahan untuk timnya.

Fokus Kunjungan Menkeu: Optimalkan Penyerapan APBN

Sejak dilantik, Menkeu Purbaya aktif mengunjungi berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran APBN, bukan untuk mengintervensi kebijakan teknis K/L.

Pemerintah juga berencana menarik kembali anggaran dari K/L yang realisasinya rendah untuk dialihkan ke program lain, guna memaksimalkan dampak anggaran bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.