Pelantikan MKNW NTB 2025-2028: Kakanwil Kemenkum NTB dan Kadiv Pelayanan Hukum Resmi Memimpin

MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita telah resmi dilantik sebagai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) periode 2025-2028 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Pelantikan ini dilaksanakan secara virtual pada Kamis (30/10) oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo.

Dalam sambutannya, Dirjen AHU Widodo menekankan tiga pilar utama dalam pengawasan notaris: integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Widodo menegaskan bahwa profesi notaris merupakan elemen krusial dalam sistem pelayanan hukum Indonesia, yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga kepastian hukum masyarakat melalui pembuatan akta autentik.

"Profesi notaris bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah kepercayaan publik. Setiap tanda tangan dan akta yang dibuat mengandung tanggung jawab hukum dan moral yang besar," tegas Widodo.

Peran Strategis MKNW dalam Pengawasan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki peran strategis sesuai dengan Pasal 66 UUJN, mencakup pembinaan, pengawasan, dan pemeliharaan kehormatan profesi notaris. Widodo juga mengungkapkan bahwa komposisi MKNW kini melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH), yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum yang melibatkan notaris.

"Kehadiran unsur APH dalam MKNW memungkinkan Kementerian Hukum memperoleh informasi lebih komprehensif terkait notaris yang berperkara, sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang," jelas Widodo.

Sinergi Kementerian Hukum dan Instansi Penegak Hukum

Melalui pelantikan ini, Kementerian Hukum dan HAM bersama instansi penegak hukum lainnya berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam mewujudkan sistem peradilan yang bermartabat dan berintegritas tinggi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum notaris di wilayah Nusa Tenggara Barat.