Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan protes kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penetapan desil masyarakat di wilayahnya. Ia mengaku heran karena banyak desil yang tiba-tiba naik tanpa kejelasan.
“Kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY), kok bisa? Apa kemudian dari sisi, supaya terjadi pengurangan beban (pemerintah) apa ya? Jadi semuanya dinaikkan istilahnya,” ujar Ni Made kepada awak media, Rabu (19/8).
Namun, ia mengaku belum mendapatkan penjelasan dari BPS terkait persoalan tersebut. “Belum sempat ketemu, karena kan libur,” ujarnya.
Ni Made menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menanggung masyarakat yang berada di desil 1-5 atau di bawah garis kemiskinan. Perubahan data desil ini berpotensi membuat masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan kehilangan hak bantuan sosial.
“Ini bagaimana mereka (Pemerintah Pusat) mengklasifikasikan itu kan kita harus bertanya pada BPS,” ujar Ni Made.
Pemda DIY sebenarnya telah memiliki data kemiskinan terintegrasi dari kabupaten/kota. Data tersebut, menurut Made, sangat detail dan dapat digunakan untuk memantau kondisi kemiskinan masyarakat.
“Sebenarnya dengan data satu itu, akhirnya kita bisa memantau, itu sudah sangat detail, dalam artian kemiskinannya dalam golongan apa, dapat bantuan apa, jenisnya apa. Itu sudah terlihat,” jelas Made.