Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyampaikan kekhawatirannya terhadap independensi Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul pergantian sejumlah hakim belakangan ini. Ia menyoroti masuknya sosok yang sempat menuai kritik publik pada Agustus 2025 ke kursi hakim konstitusi.
Bivitri mengibaratkan situasi ini seperti taktik kuda Troya yang menyusup untuk melemahkan lembaga dari dalam. "Ada beberapa perubahan hakim MK belakangan ini. Salah satunya sosok yang cukup kontroversial karena waktu Agustus 2025 kita kritik ramai-ramai waktu sebelum demo itu, dan ternyata yang bersangkutan sekarang menjadi hakim MK," kata Bivitri di kanal YouTube-nya yang tayang Jumat (14/8/2026).
Ia menduga langkah ini terkait dengan ketidaknyamanan sejumlah pihak berkuasa atas putusan-putusan MK yang dinilai relatif progresif dalam beberapa waktu terakhir. Bivitri membandingkannya dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat revisi undang-undang pada 2019.
"Saya juga punya kekhawatiran itu kalau ada revisi undang-undang yang membuat MK menjadi terancam," ujarnya.
Artikel Terkait
Keterwakilan Perempuan di Politik: Bukan Sekadar Simbol, tapi Kebutuhan Substantif
Keterwakilan Perempuan di DPR Capai 22,1 Persen, Masih Jauh dari Target 30 Persen
MK Wajibkan Partai Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan, Sanksi Tegas Menanti
Amnesti BUMN Dinilai Kirim Pesan Keliru dalam Pemberantasan Korupsi