Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan seluruh ruas jalan nasional yang menjadi bagian dari jalur Trans Flores kembali berfungsi setelah diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemulihan infrastruktur terus dipercepat untuk menjaga mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah di Pulau Flores.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk segera memulihkan akses. "Secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/8/2026).
Berdasarkan penanganan hingga 16 Agustus 2026, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi. Delapan di antaranya merupakan bagian dari jalur Trans Flores yang menghubungkan Labuan Bajo, Ende, hingga Maumere. Selain itu, ruas Ruteng–Reo–Kedindi juga telah dapat difungsikan kembali, sehingga akses transportasi masyarakat di wilayah terdampak tetap terbuka.
Kerusakan jalan akibat gempa mencakup puluhan titik longsoran, patahan badan jalan, serta kerusakan pada sejumlah jembatan dan plat duiker. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mencatat 40 titik longsoran telah ditangani, dan empat titik patahan badan jalan berhasil dipulihkan. Sementara itu, lima titik kerusakan jembatan dan plat duiker masih dalam penanganan, namun kondisinya masih memungkinkan untuk difungsikan sehingga tidak menghambat mobilitas.
Percepatan Pemulihan Akses
Untuk mempercepat pemulihan, BPJN NTT mengerahkan tujuh unit excavator dan empat unit loader ke sejumlah lokasi terdampak. Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan material longsor, menangani kerusakan badan jalan, serta menjaga akses menuju wilayah terdampak tetap terbuka.
Dalam kunjungannya ke Nagekeo, Dody berkoordinasi dengan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas. Ia meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data sementara beserta titik-titik kerusakan agar tim Kementerian PU dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan secara cepat.
"Terkait mana yang prioritas, nanti biar Pak Bupati yang menentukan, kita yang mulai kerjakan. Kewajiban kami dari pusat bahwa memang membantu," kata Dody.
Kementerian PU memastikan penanganan infrastruktur pascagempa akan terus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan lapangan, dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran akses menjadi prioritas utama.
