Pemerintah berencana membangun 441 rumah sakit baru di seluruh kabupaten dan kota. Pembangunan ini melengkapi 66 rumah sakit yang sudah masuk dalam program prioritas dan mulai dikerjakan sejak tahun 2025.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (14/8). Menurut Budi, langkah ini diambil untuk memastikan standar layanan kesehatan yang sama di seluruh wilayah Indonesia.
“Kemudian Bapak Presiden juga tadi menjelaskan, akan dibangun 441 rumah sakit, melengkapi dari 66 yang sudah masuk program Bapak Presiden,” kata Budi.
Ia menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut bertujuan agar setiap kabupaten dan kota memiliki fasilitas kesehatan dengan kualitas setara. “Ini akan kita bangun rumah sakit-rumah sakit tersebut sehingga seluruh kabupaten/kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama,” ungkapnya.
Budi mencontohkan, rumah sakit di daerah terpencil seperti Maluku, Nias, Sumba, dan Tual nantinya akan memiliki standar yang sama dengan rumah sakit di Jawa. Ia juga menyebut pembangunan yang sudah berjalan di Halmahera dan Toraja Utara sebagai bukti nyata.
“Jadi teman-teman, kalau pernah ke Halmahera, sekarang ada rumah sakit seperti itu. Di Toraja Utara ada rumah sakit seperti itu,” tutur Budi.
Dalam hal pendanaan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Tujuannya, agar pembangunan ini tidak membebani arus kas pemerintah maupun defisit APBN.
“Dan sekarang kita sudah bicara dengan Bappenas, kita bicara juga dengan Kementerian Keuangan agar benar-benar penganggarannya tidak memberatkan arus kas dari pemerintah dan tidak memberatkan defisit APBN,” paparnya.
Budi memastikan struktur penganggaran telah difinalisasi. “Jadi strukturnya sudah kita finalisasikan supaya tidak memberatkan baik dari sisi arus kas maupun dari sisi defisit APBN,” ujarnya.
