Wakil Ketua MPR: Pengakuan Masyarakat Adat Masih Darurat, RUU MHA Harus Segera Disahkan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menegaskan bahwa peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat upaya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Menurutnya, data terkini menunjukkan kondisi darurat yang tengah dialami oleh komunitas adat di tanah air.

Di tengah apresiasi global yang semakin besar terhadap sistem pengetahuan adat, Indonesia justru masih berkutat dengan ketiadaan payung hukum yang melindungi masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang telah lama dinantikan tak kunjung disahkan, sebuah ironi yang menurut Rerie bertentangan dengan semangat pelestarian yang digaungkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan, 11,7 juta hektare wilayah adat hilang, 162 warga adat dikriminalisasi, dan jutaan hektare lahan lainnya dikuasai korporasi. Ini bukan sekadar angka, ini darurat kemanusiaan," tegas Rerie dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (9/8), menyambut Hari Masyarakat Adat Internasional yang diperingati setiap 9 Agustus. Tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema 'Menghormati Bidan Adat: Menjaga Kehidupan dan Kesejahteraan' (Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being).

Rerie menilai kondisi tersebut kontradiktif dengan semangat pelestarian yang diusung PBB, yang justru mendorong pelestarian pengetahuan dan praktik adat. Tanpa kepastian hukum bagi masyarakat adat, upaya pelestarian tersebut semakin terancam. Ia menegaskan bahwa pengesahan RUU MHA adalah amanat konstitusi yang harus segera ditunaikan.

"Negara harus hadir untuk seluruh warganya, termasuk masyarakat adat. Sudah cukup mereka menanti," jelas Rerie.

"Tahun ini harus menjadi tahun pengakuan, bukan tahun penantian yang berlarut," pungkasnya.