Konflik AS-Iran Jadi Alarm bagi Indonesia untuk Diversifikasi Geopolitik

Ketidakpastian proses perdamaian Amerika Serikat dan Iran dinilai harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera menerapkan kebijakan yang tepat guna mengatasi dampak yang timbul. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa konflik di Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi geopolitik secara substantif.

"Ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan penutupan Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi risiko geopolitiknya secara substantif," kata Lestari dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya pada diskusi daring bertema "Jalan Buntu Perdamaian Iran-AS dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 1. Lestari mengungkapkan konflik yang berlangsung sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 telah mengganggu jalur vital Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar seperlima minyak dan gas dunia.

Akibatnya, harga minyak dunia melonjak 25%-30% di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Rerie, sapaan akrab Lestari yang juga Anggota Komisi X DPR RI, mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun, sementara pelemahan rupiah Rp100 per dolar menambah beban sekitar Rp800 miliar.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong pemanfaatan politik bebas aktif dalam membuka berbagai peluang di tengah ketidakpastian global. Ia juga berharap para pemangku kepentingan segera mengambil langkah antisipatif untuk meredam dampak guncangan ekonomi global, sebagai bagian dari amanah konstitusi melindungi setiap warga negara.

Pengamat Hubungan Internasional UI Shofwan Al Banna Choiruzzad berpendapat bahwa kondisi perang AS-Iran saat ini harap-harap cemas. Setelah sempat berhenti, kedua negara kembali saling serang. "Apakah kondisi ini menandakan perundingan menghadapi jalan buntu? Cara kita memahami perang sangat penting dalam memperkirakan akhir dari proses perundingan," ujar Shofwan.

Menurutnya, perang AS-Iran belum menghadapi jalan buntu. Saling serang itu justru bagian dari proses perundingan. Masing-masing pihak memiliki daya tawar dalam melakukan negosiasi terkait hal-hal yang sensitif. "Saya menilai perundingan AS-Iran belum buntu karena berdialognya tidak di atas meja, dalam bentuk saling serang itu," ujarnya.

Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Fisipol UGM Siti Mutiah Setiawati menilai Indonesia dalam posisi canggung menyikapi perang AS-Iran. Indonesia dinilai sudah berpihak pada salah satu negara yang berkonflik. Menurut Siti, ada kesulitan diplomasi yang penting dan harus segera diatasi karena posisi Indonesia dinilai tidak netral oleh sejumlah pihak.

Ia menambahkan, perundingan AS-Iran tidak kunjung membuahkan perdamaian karena pihak-pihak yang bertikai tidak komit dengan kesepakatan yang dicapai. Siti berpendapat bahwa konflik AS-Iran adalah agresi AS atas wilayah kedaulatan Iran. Skema MOU adalah hasil perundingan yang rendah jika dibandingkan dengan Agreement dan Treaty, sehingga dibutuhkan komitmen kuat untuk menaati isi MOU jika kedua belah pihak menginginkan perdamaian.

Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi berpendapat bahwa perang AS-Iran tidak berdampak langsung bagi Indonesia, tetapi menghasilkan dampak ikutan yang tidak terkendali. Kenaikan harga minyak dunia menimbulkan krisis energi dunia, yang menyebabkan inflasi dan mengganggu perekonomian global. Indonesia memang belum menyatakan mengalami krisis energi karena masih memiliki produksi minyak 600 ribu barel per hari. Meski begitu, kebijakan pemerintah RI saat ini dinilai belum mampu mengatasi dampak ikutan dari kenaikan harga BBM. "Pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi sejumlah dampak tersebut," ujar Fahmy.

Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, perang AS-Iran memperbesar tantangan ekonomi bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menghadapi kondisi saat ini, kita harus concern terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dinamika perang AS-Iran harus mendorong para pemangku kepentingan untuk menata kebijakan domestik yang adaptif. Menurut Faisal, kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan anggaran subsidi BBM lebih dari Rp300 triliun. "Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN akan melampaui batas 3% dari PDB," ujarnya.

Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan bahwa berbagai lembaga global dinilai sejumlah pakar sudah tidak berfungsi. Dalam perundingan bilateral, AS-Iran tidak saling menghormati, sehingga perang berpotensi berkepanjangan. Namun, di dalam negeri ada tanda-tanda kemampuan keluar dari tekanan dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya, peningkatan penjualan kendaraan listrik pada Juli 2026 sebesar 80,8%, dengan pangsa penjualan naik menjadi 18,3%. "Tanda lainnya, terkait mundurnya Gubernur BI yang tidak berpengaruh apa-apa, dengan kata lain sepertinya kita mulai belajar ndableg, masa bodoh apa pun yang terjadi," pungkas Saur.

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan narasumber Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A., Dr. Fahmy Radhi, M.B.A., dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D., serta Mohammad Faisal, Ph.D sebagai penanggap.