Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan bahwa tenaga kesehatan yang diduga mencibir pasien BPJS Kesehatan di media sosial bukanlah pegawai fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada satu pun dari lima nakes yang terindikasi melakukan tindakan tersebut bekerja di 31 RSUD atau puskesmas milik Pemprov.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa dari lima tenaga kesehatan dan tenaga medis yang teridentifikasi, hanya satu yang bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta, namun rumah sakit tersebut bukan milik Pemprov DKI. "Memang ada salah satu yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8).
Ani menegaskan bahwa nakes tersebut bukan aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI. Oleh karena itu, pembinaan terhadap yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pimpinan rumah sakit tempatnya bekerja. "Iya ada satu dan itu bukan ASN DKI, bukan tenaga kesehatan dan medis yang bekerja di faskes DKI. Kalau milik Pemprov di 31 RSUD dan di Puskesmas itu tidak ada. Jadi nanti tanggung jawabnya pada pimpinan masing-masing," jelasnya.
Meski demikian, Dinkes DKI tetap melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait. Menurut Ani, pembinaan tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kesehatan, organisasi profesi, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. "Dalam hal ini kapasitas Pemprov adalah kami melakukan koordinasi dengan pimpinan rumah sakit karena pembinaan nakes pada dasarnya menjadi kerja bersama antara kami Dinas Kesehatan, organisasi profesi, KKI, dan tentunya secara detail tanggung jawab tindakannya akan dilanjutkan dengan pimpinan dari rumah sakitnya," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar di media sosial Threads sebuah komentar dari seorang nakes yang merespons unggahan pasien BPJS. Komentar tersebut berbunyi, "Potong aja kak nadinya nanti juga cepet dapet ruangan," yang kemudian memicu kemarahan warganet. Peristiwa ini menjadi sorotan karena dianggap tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan etika profesi kesehatan.
Artikel Terkait
Nakes yang Hina Pasien BPJS Disorot Anggota DPR: Jaga Etika dan Empati
Peserta BPJS Protes Dijudek di Fasilitas Kesehatan
Anggota DPR Soroti Etika Nakes dan Waktu Tunggu Pasien BPJS
KKI Telusuri 10 Tenaga Medis yang Diduga Berkomentar Tak Empati soal Pasien BPJS