Pemerintah Gandeng OceanX Teliti Tujuh Taman Nasional Laut

Pemerintah akan memperkuat pengelolaan dan perlindungan tujuh taman nasional ekosistem laut melalui kolaborasi penelitian dengan lembaga riset global OceanX. Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan kawasan konservasi berbasis data dan ilmu pengetahuan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan OceanX. "Kami kehutanan, tapi wilayah kami juga ada di laut, contohnya TN Komodo, TN Wakatobi, TN Kepulauan Seribu, TN Cendrawasih, TN Togean, total ada 7 taman nasional. Kami terbuka untuk kolaborasi," ujarnya saat menerima jajaran OceanX di Kemenhut, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut dia, Kementerian Kehutanan tidak hanya memantau dan mengevaluasi kawasan konservasi, tetapi juga menjalankan upaya pemulihan ekosistem laut, termasuk penanaman terumbu karang. Kolaborasi dengan OceanX diharapkan dapat memperkuat ketersediaan data ilmiah sebagai dasar pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi laut.

"Pengelolaan kawasan konservasi laut harus didasarkan pada data dan riset ilmiah yang kuat. Kementerian Kehutanan berkomitmen penuh dalam meningkatkan pengelolaan taman nasional laut di Indonesia, termasuk memperkaya ketersediaan data pembanding, pemetaan bawah laut, hingga inventarisasi keanekaragaman hayati," kata Raja Juli.

Ia menegaskan kerja sama tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi yang berbasis scientific data.

Sementara itu, CEO sekaligus Chief Science Officer OceanX, Vincent Pieribone, mengatakan pihaknya telah melaksanakan dua misi penelitian di Indonesia. Saat ini, OceanX berfokus melakukan riset keanekaragaman hayati laut di Sulawesi Utara.

Melalui kerja sama tersebut, OceanX akan membantu pengumpulan data spasial dan biodiversitas di kawasan konservasi. Seluruh data yang dihasilkan nantinya akan menjadi milik Kemenhut sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis sains. "Tujuan ekspedisi adalah untuk mengumpulkan data berupa data spasial dan biodiversitas. Nantinya data ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan berbasis sains," kata Vincent.