Presiden Hungaria Tunduk pada Amandemen, Era Loyalis Orban Berakhir

Presiden Hungaria Tamas Sulyok resmi menyetujui pengunduran dirinya setelah menandatangani amandemen konstitusi yang mulai berlaku tengah malam, Minggu (19/7/2026) waktu setempat. Langkah ini diambil setelah pemerintahan Perdana Menteri Peter Magyar melalui Partai Tisza mendorong perubahan undang-undang di parlemen untuk mencopot Sulyok, yang selama ini dianggap loyalis mantan PM Viktor Orban.

Sulyok memiliki waktu lima hari untuk menandatangani amandemen tersebut. Jika menolak, ia berisiko memicu krisis konstitusional berkepanjangan hingga menghadapi proses pemakzulan. Meski akhirnya menyetujui perubahan itu, Sulyok mengkritik keras pemerintahan Magyar. Dalam pernyataannya, ia menilai pemerintah telah melanggar prinsip supremasi hukum.

"Amandemen ini menandai titik kritis dalam demokrasi konstitusional Hungaria," kata Sulyok.

Ia juga mengatakan nilai-nilai inti masyarakat bebas telah diinjak-injak demi kekuasaan politik. Pencopotan Sulyok menjadi langkah paling signifikan yang diambil pemerintahan Partai Tisza sejak memenangkan pemilu pada April 2026. Pemerintahan baru menilai Sulyok merupakan simbol dan perpanjangan tangan pemerintahan Viktor Orban yang berkuasa selama 16 tahun.

Di sisi lain, Orban mengecam perubahan konstitusi tersebut. Ia menyebut langkah itu sebagai tindakan tirani dan menyerukan aksi protes. Sejak kalah dalam pemilu April lalu, Partai Fidesz pimpinan Orban mengalami kemerosotan politik. Orban sendiri dilaporkan jarang tampil di hadapan publik dan menolak menempati kursinya di parlemen.

Selama memimpin Hungaria pada periode 2010 hingga 2026, Fidesz memanfaatkan mayoritas dua pertiga di parlemen untuk mengubah berbagai aturan negara serta menempatkan loyalis partai di sejumlah lembaga yang semestinya independen. Amandemen konstitusi itu disahkan parlemen pada Senin lalu. Sebanyak 141 anggota parlemen dari Partai Tisza memberikan standing ovation setelah hasil pemungutan suara diumumkan.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Hungaria, Andras Baka, menyambut baik pencopotan Sulyok. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan negara hukum di Hungaria. "Saya sangat setuju dengan pencopotan presiden tersebut," ujarnya.

Baka menilai Hungaria menerapkan prinsip negara hukum pada periode 1989 hingga 2010. Namun setelah itu, Fidesz menguasai berbagai lembaga negara dan membangun sistem yang bersifat otoriter. "Dan kini sangat sulit untuk meruntuhkan rezim otoriter yang canggih yang dirancang agar tetap bertahan bahkan setelah kekalahan dalam pemilihan umum," katanya.