Airlangga Tanggapi Proyeksi Lonjakan 82% Orang Super Kaya RI: Fokus Pemerintah Tekan Ketimpangan

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menekan ketimpangan ekonomi di tengah proyeksi lonjakan jumlah orang super kaya di Indonesia hingga 82 persen dalam lima tahun ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa arahan Presiden saat ini adalah memperbaiki koefisien gini nasional melalui sejumlah program unggulan.

"Ya, arahan Bapak Presiden kita sekarang mendorong perbaikan koefisien gini. Jadi program itu yang kita coba dan kita akselerasi dengan beberapa program unggulan Pak Presiden," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Airlangga, pemerintah menerapkan kebijakan dualistis untuk menjaga keseimbangan struktur sosial: menaikkan kelas menengah sekaligus melindungi kelompok miskin dan rentan. Salah satu langkah konkret adalah memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulan ke depan, yakni Juli hingga September.

"Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil 4 ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan 3 bulan," jelas Airlangga.

Intervensi sektor riil juga diperluas melalui sektor properti dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini memungkinkan pelaku UMKM mengakses modal kepemilikan hunian hingga Rp5 miliar. Pemerintah bahkan menaikkan pagu anggaran program ini menjadi Rp50 triliun hingga akhir tahun karena tingginya penyerapan di lapangan.

"Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp50 triliun," ungkap Airlangga.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah melanjutkan paket stimulus fiskal dan insentif energi, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), PPh Ditanggung Pemerintah, program belanja hari libur, serta mempertahankan harga jual eceran BBM Pertalite dan biodiesel pada tingkat subsidi.

"Kemudian PPN DTP, PPh ditanggung pemerintah kita masih jalankan. Kemudian juga kita untuk mendorong daya beli termasuk untuk program liburan ini juga kita dorong. Kemudian kita jaga kan harga Pertalite dan harga biodiesel kita jaga pada harga subsidi," kata Airlangga.

Proyeksi lonjakan orang super kaya itu berasal dari laporan Knight Frank. Lembaga tersebut memperkirakan jumlah individu dengan kekayaan bersih minimal USD30 juta (setara Rp540 miliar) di Indonesia akan melonjak dari 3.866 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031. Pertumbuhan kumulatif 82 persen itu menempatkan Indonesia di peringkat teratas global, mengungguli Arab Saudi dan Polandia yang diprediksi tumbuh sekitar 60 persen.