Iran Bantah Klaim AS Soal Kesepakatan Kembalikan Pengawas Nuklir ke Negara Itu

- Selasa, 23 Juni 2026 | 10:20 WIB
Iran Bantah Klaim AS Soal Kesepakatan Kembalikan Pengawas Nuklir ke Negara Itu

Iran secara resmi membantah klaim Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Teheran telah menyetujui kembalinya pengawas nuklir internasional ke negara tersebut. Pernyataan ini muncul setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, menyebutkan bahwa proses diskusi dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan segera dimulai menyusul negosiasi yang berlangsung di Swiss.

Dalam pernyataannya kepada media pemerintah, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa belum ada komitmen baru yang dibuat terkait inspeksi fasilitas nuklir. Sikap ini kontras dengan optimisme yang disampaikan oleh pejabat tinggi AS setelah putaran pembicaraan bilateral di Swiss.

Wacana mengenai inspeksi nuklir mengemuka setelah Amerika Serikat mengambil langkah mencabut sanksi terhadap Iran untuk jangka waktu 60 hari. Kebijakan ini, yang berlaku hingga 21 Agustus, membebaskan aktivitas produksi, penjualan, dan pengiriman minyak mentah serta produk petrokimia Iran, termasuk transaksi yang menggunakan dolar AS.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa pencabutan sanksi tersebut diberikan dengan sejumlah syarat. Sebagai imbalan, Iran disebut berkomitmen untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas kapal serta mengizinkan pengawas IAEA kembali memasuki wilayahnya.

Sementara itu, saat ditanya oleh wartawan di Swiss pada Senin pagi, JD Vance memperkirakan proses pemulangan pengawas nuklir akan dimulai paling lambat pada pekan yang sama. Presiden AS, Donald Trump, juga menyampaikan melalui media sosial bahwa Iran akan menyetujui pelaksanaan inspeksi nuklir.

Namun, sikap Iran menunjukkan jalan yang berbeda. Teheran sebelumnya telah menangguhkan akses IAEA ke sejumlah lokasi yang dibom oleh Israel dan Amerika Serikat selama konflik yang dikenal sebagai Perang 12 Hari tahun lalu. Penolakan terbaru ini menegaskan bahwa kesepakatan yang diklaim oleh pihak AS belum mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Iran.

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar