Presiden Prabowo Instruksikan PLN Segera Tuntaskan Masalah Kelistrikan Nasional

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk segera menyelesaikan persoalan kelistrikan nasional, menyusul rangkaian pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/6/2026), dan diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai pertemuan.

Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden meminta kementerian terkait untuk mengambil langkah-langkah terukur demi memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujarnya.

Rapat terbatas tersebut juga membahas keberlangsungan pelayanan listrik secara menyeluruh. Pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan. Bahlil mengungkapkan, total konsumsi batu bara PLN setiap tahun mencapai 154 juta ton. Sementara itu, penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan pemasok untuk melayani PLN mencapai sekitar 180 hingga 190 juta ton, namun kontrak yang telah disepakati PLN baru mencapai 134 juta ton.

“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan enam, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” kata Bahlil menjelaskan.

Di sisi lain, pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan tim pengadaan batu bara. Tim ini bertujuan untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. “Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap proses pengadaan menjadi kunci agar masalah kelistrikan tidak berulang. “Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal,” kata dia menegaskan.