Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memanggil dan memeriksa 26 nama yang disebut oleh Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemeriksaan terhadap mereka merupakan langkah krusial untuk memperdalam pengungkapan perkara tersebut.
“Karena, bukan tidak mungkin bahwa 26 nama-nama yang sudah dilaporkan oleh Sony ini baru sebagian. Kita bisa menduga bahwa dengan penelusuran lebih lanjut terhadap 26 nama-nama ini akan mengantarkan kita kepada pihak-pihak lain yang mungkin belum terungkap,” kata Seira dalam program Pojok Keramat di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, Sony menyetorkan daftar 26 nama tersebut dalam rangka pengajuan dirinya sebagai justice collaborator. Seira menilai, permohonan ini patut dipertimbangkan secara hati-hati, mengingat salah satu syarat utama pengajuan status tersebut adalah bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana.
“Sebelum Kejagung menetapkan sampai pada akhirnya nanti ada putusan terhadap apa justice collaborator ini diterima atau tidak, maka penelusuran harus benar-benar mendalam memastikan dia memang bukan pelaku utama. Kita harus mempertimbangkan dengan memikirkan jabatannya sebagai Wakil Kepala BGN, mungkin tidak dia menjadi pelaku utama yang mengatur berbagai hal, sangat mungkin,” ujar Seira.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa proses pengajuan justice collaborator kerap dijadikan dalih untuk meringankan hukuman. Tidak jarang, mekanisme ini juga digunakan sebagai alat perlindungan dari jeratan hukum yang lebih berat, bahkan menjadi alat negosiasi untuk melindungi pihak-pihak lain yang terlibat.
Oleh karena itu, Seira menekankan, Kejaksaan Agung harus melakukan proses pendalaman secara sungguh-sungguh, termasuk memanggil 26 nama tersebut meskipun mereka telah membantah keterlibatan. Ia menegaskan, tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak mungkin dilakukan seorang diri.
“Dari penangkapan tiga petinggi BGN ini jangan berpuas dulu seolah penangkapan tiga orang ini, oke ini tiga aktor, sudah kami tangkap semua, kemudian that’s it, tidak. Tapi, lagi-lagi dalami kasusnya, lakukan pengembangan kasus, lakukan penelusuran lebih komprehensif, bukan tidak mungkin pihak-pihak lain pada akhirnya ternyata diketahui terlibat bisa jadi masih berasal dari petinggi BGN dan lain sebagainya,” kata Seira.
Lebih jauh, ia menyoroti desain kebijakan program MBG yang sejak awal dinilainya tidak jelas. Dugaan kasus jual-beli titik dapur, misalnya, sangat berkaitan erat dengan kewenangan para petinggi di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Artinya, selalu ada berbagai macam kemungkinan dan itu harus menjadi dorongan ke aparat penegak hukum untuk serius membuka ini selebar-lebarnya,” ucapnya.
Seira juga menyayangkan penunjukan pejabat baru di BGN yang kembali berasal dari lingkaran dekat kekuasaan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak pernah menjadi prioritas dalam pengelolaan lembaga tersebut.
“Sulit jadi untuk mengharapkan perubahan yang besar dalam tubuh BGN ketika justru sebelumnya Kepala BGN yang lama, Dadan, dicopot karena kita tahu dia dicopot dulu baru kemudian besoknya ditahan. Tapi, mengganti dengan wakilnya justru dilakukan dengan menunjuk orang dekat Presiden, lagi-lagi orang yang ada di lingkaran dekat Presiden. Jadi, kita mau berharap apa pada peningkatan kualitas ketika justru dasar penunjukannya saja semata-mata karena kedekatan itu tadi,” ujar Seira.
Ia meyakini, penunjukan yang didasari oleh kedekatan personal akan menyulitkan upaya peningkatan kualitas kebijakan. Program yang menyangkut kemaslahatan banyak orang dan anggaran yang sangat besar ini, lanjutnya, justru terkesan dijalankan sebagai proyek pribadi di mana seseorang dapat menunjuk siapa saja tanpa pertimbangan kapasitas yang matang.
“Jadi, bahwa tadi saya menyatakan konflik kepentingan itu tidak pernah jadi prioritas BGN sejak awal, lagi-lagi penunjukan ini memperjelas itu,” pungkas Seira.
Artikel Terkait
Air Force One Hadiah Qatar untuk Trump Tiba di Pangkalan Andrews, Segera Jalani Uji Terbang Perdana
KPK Raup Rp39,8 Miliar dari Lelang 108 Lot Barang Rampasan Korupsi
Kementerian PU Siapkan Sumur Dalam dan Perkuat Irigasi Antisipasi El Nino 2026-2027
Sekjen KKSS dan Bupati Bone Hadiri Silaturahmi Ratusan Perantau Sulsel di Gorontalo