Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara menanggapi keluhan para pengusaha tambang batu bara yang mengeluhkan ketimpangan antara harga jual untuk kebutuhan dalam negeri dan biaya produksi yang terus membengkak.
Saat ini, harga jual batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) masih mengacu pada ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 70 dolar AS per ton. Di sisi lain, para penambang dihadapkan pada kenyataan pahit: ongkos produksi di lapangan melonjak signifikan. Hal ini tercermin dari tingginya rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) yang kini berada di kisaran 8 hingga 12 persen.
Beban operasional yang terlampau tinggi itu dinilai tidak lagi seimbang dengan harga jual yang rendah. Para pengusaha pun mempertanyakan keberlanjutan bisnis mereka di tengah tekanan biaya yang kian berat.
"Untuk medium ini, SR-nya sudah di 8–12 persen, cost produksinya sudah tinggi. Jadi kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga harus jaga agar mereka tidak rugi," ujar Bahlil di Kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Para pelaku usaha juga menyoroti bahwa harga batu bara acuan (HBA) belum pernah disesuaikan sejak 2019, sementara biaya produksi terus meroket. Menanggapi hal itu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.
"Betul, itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung," tuturnya.
Pemerintah, kata Bahlil, tengah melakukan kajian komprehensif untuk menghitung untung-rugi dari skema harga DMO yang berlaku saat ini. Tujuannya adalah merumuskan kebijakan yang adil: PLN tidak dirugikan, namun para pengusaha tambang juga tetap bisa mempertahankan kelayakan bisnis mereka.
"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," kata dia.
Selain soal harga, Bahlil juga tidak membantah adanya hambatan pada hari operasi pembangkit (HOP) milik PLN yang dipicu oleh minimnya pasokan batu bara kalori menengah, yakni sekitar 5.200 kcal/kg GAR. Kementerian ESDM mencatat, dari total cadangan batu bara nasional sebesar 31 miliar ton, hanya sekitar 5 persen yang memiliki nilai kalori di atas 6.000 kcal/GAR. Jika sektor industri terus bergantung pada batu bara kalori tinggi, kelangsungan bisnis pun terancam.
Bahlil mengakui bahwa persoalan ini tidak terlepas dari kecenderungan menurunnya kualitas kalori pada hasil produksi batu bara domestik.
"Itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kalori batu bara kita ini semakin hari semakin rendah. Nah, ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," ujarnya.
Artikel Terkait
FAO, ARLI, dan UNRAM Kaji Tata Kelola Rumput Laut di Bone untuk Dorong Ekonomi Biru
IHSG Dibuka Melemah ke 6.161, Investor Tunggu Hasil Review MSCI dan Dampak BI Rate
Indonesia Siapkan Skema Pertukaran Data Properti Global pada 2029 untuk Perkuat Transparansi Pajak
Pemprov DKI Gelar Haul Ulama dan Habaib Betawi 2026 di Monas, Pramono-Rano Karno Dijadwalkan Hadir