Pemerintah Targetkan B50 Mulai Berlaku 1 Juli 2026, Diklaim Hentikan Impor Solar C48

- Kamis, 18 Juni 2026 | 17:16 WIB
Pemerintah Targetkan B50 Mulai Berlaku 1 Juli 2026, Diklaim Hentikan Impor Solar C48

Pemerintah menargetkan program biodiesel B50 mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026, sebuah langkah yang diyakini mampu menekan bahkan menghentikan impor solar jenis C48. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan optimisme penuh terhadap kesiapan teknis kebijakan tersebut setelah melalui serangkaian uji coba yang menunjukkan hasil memuaskan.

"Insyaallah, kami sangat optimistis implementasi perilisan B50 akan dilakukan pada 1 Juli. Dengan demikian, itu akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa kadar air pada B50 saat ini tercatat lebih rendah dibandingkan B40, menandakan peningkatan kualitas bahan bakar nabati tersebut.

Pengujian B50 telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat berat, mencakup kapal, kereta api, ekskavator, alat pertambangan, hingga alat dan mesin pertanian. Rangkaian uji coba untuk sektor otomotif, misalnya, dimulai pada 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Sementara itu, uji teknis untuk alat dan mesin pertanian, alat pertambangan, sektor perkeretaapian, serta pembangkit listrik masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, kami memastikan implementasi ini akan dilakukan serentak," tegas Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia.

Di sisi lain, implementasi B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 17,9 persen dibandingkan penghematan devisa pada 2025 yang tercatat sebesar Rp133,3 triliun.

Selain mengurangi impor solar, program B50 juga diperkirakan memberikan nilai tambah bagi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun. Kebijakan ini berpotensi menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

"Implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Anggia. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, pemerintah optimistis transisi ke B50 akan berjalan lancar dan memberikan dampak berkelanjutan bagi perekonomian dan lingkungan.

Editor: Lia Putri

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar