ESDM Usul Anggaran Rp815 Miliar untuk Kompor Listrik, Target Kurangi Ketergantungan LPG Impor

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan pengadaan kompor listrik sebagai bagian dari upaya konversi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) di tengah masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kompor listrik generasi terbaru yang akan diadopsi kini lebih ramah terhadap rumah tangga dengan daya listrik terbatas, termasuk pelanggan 900 kVA ke bawah. Dengan demikian, masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki daya listrik rendah tetap dapat memanfaatkan perangkat tersebut.

"Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (15/6/2026).

Langkah ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut, menurut Bahlil, menyebabkan devisa negara terus terkuras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG dalam jumlah besar. Bahlil menyebut nilai subsidi LPG saat ini mencapai lebih dari Rp80 triliun per tahun. Ia menilai, jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya diversifikasi sumber energi, maka akan menjadi tantangan besar bagi ketahanan energi nasional maupun keuangan negara.

Untuk menjawab tantangan itu, pada tahun 2027 mendatang, Bahlil mengusulkan anggaran sebesar Rp1,45 triliun bagi program motor listrik dan kompor listrik dalam pagu indikatif Kementerian ESDM. Program motor listrik memperoleh alokasi sebesar Rp635,24 miliar, sementara program kompor listrik mendapatkan anggaran lebih besar, yakni Rp815,56 miliar.

"Kompor listrik ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain," kata Bahlil.