Bank Dunia Proyeksikan Defisit APBN Bertahan di 2,8 Persen hingga 2027 akibat Tekanan Subsidi dan Belanja Prioritas

Ruang gerak keuangan negara kian terbatas di tengah tekanan belanja yang membengkak. Bank Dunia, dalam laporan terbarunya bertajuk Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan bertahan di angka 2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang tahun 2026 hingga 2027. Angka tersebut diprediksi sedikit melunak menjadi 2,7 persen pada 2028.

Lembaga keuangan internasional itu menilai, tekanan fiskal yang berlangsung saat ini berasal dari kombinasi dua faktor utama. Pertama, membengkaknya alokasi subsidi energi akibat gejolak harga energi global. Kedua, realisasi program-program prioritas nasional berskala besar yang membutuhkan pendanaan signifikan.

“Defisit diperkirakan tetap tinggi pada 2,8 persen dari PDB pada 2026, mencerminkan tekanan gabungan dari meningkatnya belanja subsidi dan program prioritas berskala besar,” tulis Bank Dunia dalam laporan resminya.

Di tengah ketidakpastian iklim usaha global, konsumsi pemerintah masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap belanja APBN menyimpan risiko tersendiri bagi ketahanan fiskal jangka panjang. Bank Dunia memproyeksikan konsumsi pemerintah akan semakin kuat seiring berjalannya program prioritas. Di sisi lain, lonjakan harga minyak mentah dunia berpotensi besar memicu pembengkakan subsidi energi yang pada akhirnya memangkas ruang fiskal.

“Ketergantungan pada konsumsi pemerintah mengandung risiko mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang diatur undang-undang,” kata Bank Dunia dalam nota analisisnya.

Meski dibayangi tekanan dari sisi belanja, Bank Dunia melihat adanya titik cerah dari lini penerimaan negara. Penerimaan diperkirakan mulai merangkak naik dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh penyelesaian tunggakan restitusi pajak serta efektivitas reformasi administrasi perpajakan nasional.

Selain itu, harga jual sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia di pasar internasional seperti batu bara, gas alam cair (LNG), nikel, emas, dan minyak kelapa sawit mentah (CPO) masih berada di level tinggi. Kenaikan harga komoditas ini diperkirakan mampu menyumbang tambahan penerimaan sekitar 0,4 persen terhadap PDB, sehingga dapat mengompensasi sebagian tekanan fiskal.

Sementara itu, beban pembiayaan utang pemerintah diprediksi semakin berat. Rasio pembayaran bunga utang terhadap total pendapatan negara diperkirakan naik bertahap dari 18,7 persen pada 2025 menjadi 19,2 persen pada 2028. Kementerian Keuangan juga diperkirakan masih harus menanggung defisit primer rata-rata sebesar 0,4 persen dari PDB sepanjang 2026 hingga 2028, yang berisiko mendorong peningkatan volume utang secara gradual.

Bank Dunia memberikan catatan kritis terkait kebijakan subsidi yang bersifat luas dan tidak tepat sasaran. Dalam jangka pendek, skema ini memang efektif melindungi daya beli masyarakat. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan tersebut justru menguras likuiditas fiskal yang seharusnya dapat dialokasikan untuk investasi publik, program perlindungan sosial berbasis data akurat, serta reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.