Industri baja global saat ini berada dalam tekanan berat akibat tiga faktor utama: permintaan yang melemah, lonjakan biaya produksi, dan kelebihan kapasitas yang terus membengkak. Kondisi ini diperparah oleh praktik subsidi besar-besaran di sejumlah negara produsen utama, yang menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjadi akar dari distorsi pasar internasional.
Dalam laporan OECD Steel Outlook 2026 yang dirilis pada Senin (8/6/2026), lembaga tersebut memproyeksikan bahwa kelebihan kapasitas baja global akan meningkat menjadi 745 juta ton pada 2028. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebesar 640 juta ton jumlah yang sudah melebihi sepertiga dari total permintaan baja global pada tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, menegaskan bahwa situasi ini tidak hanya mengancam keseimbangan pasar, tetapi juga melemahkan ketahanan ekonomi global.
“Kapasitas berlebih mendistorsi pasar global, melemahkan keamanan dan ketahanan ekonomi, serta menghambat inovasi dan keberlanjutan,” ujar Cormann dalam laporan tersebut.
Salah satu temuan paling mencolok dalam laporan itu adalah besarnya subsidi yang diterima produsen baja China. Pada 2024, rata-rata subsidi yang diterima produsen baja negeri Tirai Bambu mencapai 15 kali lipat lebih besar dibandingkan produsen di negara lain, jika diukur terhadap total aset. Angka ini naik dari rasio 10 kali lipat pada tahun sebelumnya. China sendiri menyumbang 54 persen dari total kelebihan kapasitas baja global, dan melemahnya permintaan domestik telah mendorong produsennya untuk membuang produk ke pasar ekspor.
Akibatnya, ekspor baja China mencapai rekor 131 juta ton pada 2025, melonjak 153 persen dibandingkan tahun 2020. Laporan OECD menyebut praktik ini sebagai bentuk pembanjiran pasar internasional dengan produk yang didukung subsidi dan dijual dengan harga dumping.
Di sisi lain, tekanan terhadap industri baja juga datang dari sisi pasokan bahan baku. Laporan OECD mencatat bahwa tidak ada satu pun negara penghasil baja yang sepenuhnya swasembada dalam input penting. Pembatasan ekspor bahan baku utama pembuatan baja kian meluas secara global, dengan 42 negara kini menerapkan larangan atau pembatasan terhadap ekspor besi tua.
Belum lagi, biaya energi yang melonjak akibat konflik di Timur Tengah turut membebani produsen. Energi menyumbang hingga 40 persen dari total biaya produksi baja, sehingga kenaikan harga energi berdampak langsung pada kelangsungan operasional pabrik-pabrik baja di berbagai belahan dunia.
Seluruh faktor ini, menurut OECD, telah menghambat keputusan investasi dan menyebabkan penundaan proyek-proyek baja rendah emisi yang seharusnya menjadi langkah transisi menuju industri yang lebih ramah lingkungan.
Menghadapi situasi yang semakin kompleks, Cormann menyerukan perlunya pendekatan kolektif. “Kita harus mengatasi akar penyebabnya, termasuk subsidi yang merugikan dan praktik non-pasar lainnya. Ini berarti kerja sama internasional yang lebih kuat dan persaingan yang adil bagi produsen baja di mana pun,” tegasnya.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan Delapan Dubes Negara Sahabat di Istana Merdeka
Anggota DPR Minta Usulan Perubahan Batas Usia Pensiun Polri Harus Berbasis Kajian Komprehensif
Indonesia dan Filipina Sepakati Skema Barter Senilai Rp6,29 Triliun untuk Hadapi Tekanan Nilai Tukar
Bapanas Siapkan Sistem Deteksi Dini untuk Jaga Stabilitas Harga Cabai dan Bawang