Pembangunan Hunian Tetap Korban Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi Sumatra Dimulai Juni 2026

Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra akan dimulai pada awal Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah adanya kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Pemerintah Wilayah Sumatra yang digelar di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, kementerian yang dipimpinnya akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi para penyintas. Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan bahwa sinergi dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam proses ini.

“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Ara dalam keterangan resminya, Senin (25/5).

Saat ini, sebanyak 2.603 unit hunian tetap tengah dalam tahap pemrosesan. Beberapa ratus unit di antaranya telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak dua bulan lalu. Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara yang didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi serta pemerintah daerah setempat.

Untuk pembangunan rumah komunal, Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Danantara, serta Kementerian Lingkungan Hidup terkait kesiapan lahan. Jumlah unit yang akan dibangun masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, kondisi pemulihan di masing-masing daerah menunjukkan perkembangan yang berbeda. Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten atau kota yang terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi berangsur pulih. Meski demikian, pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan yang memengaruhi percepatan pembangunan hunian tetap.

Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten atau kota yang terdampak telah memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas jalan dan jembatan, serta kegiatan ekonomi berjalan baik. Namun, sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian khusus pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan hunian tetap terus berlangsung. Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara. Program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih juga dioptimalkan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah telah menyetujui usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun yang tersebar dalam tiga tahun. Rinciannya, Rp38,9 triliun pada tahun 2026, Rp32,9 triliun pada tahun 2027, dan Rp28,2 triliun pada tahun 2028.