Wamendagri Apresiasi Peluncuran Platform SAPA UMKM untuk Integrasi Data dan Sinergi Ekosistem Usaha

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM, sebuah platform yang dinilai strategis dalam memperkuat ekosistem usaha melalui integrasi data dan kolaborasi lintas sektor. Apresiasi itu disampaikan dalam acara soft launching SAPA UMKM yang digelar di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Kamis (21/5). Acara tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA).

Dalam sambutannya, Bima menyoroti persoalan mendasar yang hingga kini masih menghantui pengembangan UMKM di berbagai daerah, yaitu ketidakseragaman data. Menurut dia, data pelaku UMKM antarorganisasi perangkat daerah kerap berbeda secara signifikan, sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengembangan usaha. “Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima pada hari yang sama.

Kondisi tersebut, lanjut Bima, membuat pemerintah daerah kesulitan menyusun langkah pembinaan yang tepat, mulai dari pendampingan perizinan hingga perluasan akses pasar. Ia menambahkan, keragaman karakteristik UMKM menuntut pendekatan yang berbeda dalam proses pengembangan usaha. “UMKM ini memang variannya beda-beda, Pak. Pendekatannya lain, ritmenya juga lain,” katanya.

Karena itu, kehadiran SAPA UMKM dinilai sebagai langkah penting untuk menghadirkan basis data yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. Bima juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif, atau yang ia sebut sebagai co-creation, yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas dalam merancang solusi bagi pelaku UMKM. “Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah, terutama dalam memperbarui dan memanfaatkan data UMKM secara berkelanjutan. Menurut Bima, kepala daerah memiliki peran krusial karena merekalah yang paling memahami kondisi lapangan serta kebutuhan pelaku usaha di masing-masing wilayah.

Terakhir, Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan mendukung dan mengawal implementasi SAPA UMKM agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. “Kemendagri insyaallah mengawal ini. Kita pastikan kepala daerah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah,” pungkasnya.