Ekonom Senior: BI Tak Mampu Sendiri Stabilkan Rupiah Tanpa Dukungan Fiskal Pemerintah

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah bukanlah tugas yang bisa dipikul sendiri oleh Bank Indonesia (BI). Pernyataan tegas itu disampaikan oleh ekonom senior Halim Alamsyah, yang menilai bahwa tekanan terhadap kurs tidak semata-mata berasal dari ketidakseimbangan di sektor moneter. Menurutnya, jumlah uang beredar yang besar justru sangat dipengaruhi oleh kebijakan di sektor fiskal, terutama dari pengelolaan rekening pemerintah.

“Kalau BI sendirian disuruh menstabilkan nilai rupiahnya, saya rasa dia akan berat sekali. Berapa pun yang dikeluarkan BI untuk menstabilkan kurs, itu akan sangat berat dan mungkin tidak efektif,” ujar Halim dalam sebuah diskusi yang ditayangkan pada Kamis (14/5/2026). Ia menambahkan bahwa sumber ketidakseimbangan justru berasal dari arus keuangan yang besar, khususnya yang terkait dengan rekening pemerintah.

Pandangan ini sekaligus menjadi koreksi atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa kebijakan fiskal tidak terlalu berpengaruh terhadap depresiasi rupiah. Menurut Halim, anggapan tersebut perlu diluruskan. Ia menegaskan bahwa antara kebijakan moneter dan fiskal harus ada keharmonisan. Tanpa langkah perbaikan dari sisi fiskal, upaya BI menstabilkan kurs akan sia-sia.

“Kalau pemerintah tidak mau melakukan langkah-langkah perbaikan yang bisa membantu Bank Indonesia mengendalikan keseimbangan uang beredar ini, tentu saja jangan heran kalau nilai tukar rupiahnya yang terkena sasaran akan melemah terus,” kata Halim.

Ia menilai, stabilitas sistem keuangan sulit dijaga jika para pemangku kepentingan utama tidak duduk bersama. Otoritas moneter, fiskal, hingga lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu berkoordinasi secara erat. Semua variabel, baik di sektor moneter maupun fiskal, saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

“Ada satu studi kasus yang terkait dengan yang namanya fiskal dominan. Sebetulnya fiskal dominan itu tidak lain kebijakan moneter atau kebijakan di bidang moneter itu sudah dikalahkan oleh kebijakan fiskal,” jelas Halim. Ia mengungkapkan bahwa uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang pemerintah yang ditempatkan di sistem perbankan.

Artinya, setiap langkah ekspansi maupun kontraksi yang dilakukan pemerintah akan berdampak langsung pada sektor keuangan. Halim menegaskan, tidak benar jika kebijakan fiskal dianggap tidak berpengaruh terhadap kurs atau inflasi. Bahkan, dalam kondisi fiskal dominan, pengaruhnya bersifat langsung dan signifikan.

Ia mencontohkan negara-negara Amerika Latin yang sejak 2011 hingga 2016 telah mengalami fenomena fiskal dominan. Brazil menjadi salah satu contoh yang masih berlangsung hingga kini. “Di Brazil, sampai sekarang pemerintah yang baru, yang baru berjalan dua tahun di sana, mencoba memperbaikinya dengan biaya, dengan suku bunganya tinggi, semuanya mahal. Sementara pertumbuhan ekonominya hanya dua sampai tiga persen saja,” ujar Halim. Ia berharap Indonesia tidak mengalami nasib serupa.