Bambang Soesatyo Serukan KBPP Polri Jadi Perekat Sosial di Tengah Ancaman Siber dan Radikalisme Digital

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menekankan urgensi penguatan soliditas Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Seruan itu disampaikan di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan sosial yang dihadapi bangsa.

Menurut Bambang Soesatyo, ancaman keamanan saat ini tidak lagi semata-mata berbentuk konflik fisik. Ancaman siber, penyebaran paham radikalisme melalui ruang digital, serta dinamika konflik sosial akibat tekanan ekonomi global menjadi tantangan yang kian nyata. Meskipun situasi keamanan nasional sepanjang tahun 2025 relatif kondusif, hal tersebut harus dimanfaatkan sebagai modal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“KBPP Polri harus tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu merawat persatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjadi jembatan antara rakyat dengan institusi negara. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, soliditas organisasi menjadi faktor penting untuk menjaga Indonesia tetap aman, teduh, dan produktif,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri di Jakarta. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan KBPP Polri itu memaparkan bahwa tantangan keamanan nasional telah berubah sangat cepat. Infiltrasi ideologi ekstrem melalui media sosial, penyebaran hoaks yang memecah belah, serta praktik premanisme yang mengganggu stabilitas investasi dan kehidupan sosial menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.

Data Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, aparat kepolisian menangani lebih dari 325 ribu kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 76,22 persen. Di sisi lain, Densus 88 berhasil mempertahankan status zero terrorist attack selama tiga tahun berturut-turut melalui pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang terukur.

“Keamanan nasional tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat negara. Dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang aktif, terorganisir, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. KBPP Polri memiliki posisi strategis karena lahir dari tradisi pengabdian dan disiplin yang melekat pada keluarga besar Polri,” kata Bambang Soesatyo.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa KBPP Polri perlu memperkuat perannya sebagai organisasi kader kebangsaan yang mampu menjangkau generasi muda. Bonus demografi Indonesia, menurutnya, akan menjadi kekuatan besar apabila generasi muda diarahkan kepada produktivitas, inovasi, dan semangat persatuan. Namun, tanpa pembinaan yang kuat, ruang digital justru dapat menjadi arena subur bagi penyebaran intoleransi, provokasi, dan kriminalitas baru.

“Anak-anak muda harus diajak masuk dalam gerakan kebangsaan yang konkret. KBPP Polri harus aktif hadir di tengah masyarakat melalui pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan,” tutur Bambang Soesatyo.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dengan institusi negara dalam menjaga ketertiban sosial. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat mampu mencegah konflik sosial berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

“KBPP Polri harus menjadi contoh organisasi yang mengedepankan dialog, gotong royong, dan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi. Bangsa ini membutuhkan perekat sosial yang mampu menjaga keseimbangan di tengah derasnya polarisasi akibat kontestasi politik maupun tekanan ekonomi global,” pungkas Bambang Soesatyo.