Pemprov Jabar Beri Insentif Rp2 Juta per Bulan ke Petani Cianjur yang Alihkan Lahan Sayur ke Pohon Keras

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program preventif berupa pemberian insentif bulanan sebesar Rp2 juta kepada para petani di lereng Gunung Gede Pangrango, Cianjur, yang bersedia mengalihkan aktivitas pertanian sayur menjadi penanaman pohon keras. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap fenomena banjir yang mulai melanda wilayah dataran tinggi, sebuah kondisi yang dinilai tidak lazim dan mengindikasikan kerusakan ekosistem serius.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti bahwa bencana di kawasan Puncak-Cianjur merupakan peringatan akan terganggunya fungsi alam. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan memulihkan ekosistem, tetapi juga menjaga amanah leluhur Tatar Sunda dalam merawat lingkungan. Setiap petani yang berpartisipasi nantinya akan mengelola lahan seluas satu hingga dua hektar untuk kegiatan reboisasi.

Kekhawatiran serupa diungkapkan Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian. Ia menjelaskan bahwa hasil kajian lintas dinas menunjukkan degradasi lingkungan yang parah akibat alih fungsi lahan secara masif. Lahan yang sebelumnya ditumbuhi tanaman teh dan kopi kini berubah menjadi perkebunan sayur yang daya serap airnya sangat rendah.

“Ini sangat mengkhawatirkan, karena wilayah dataran tinggi terjadi banjir, karena hasil kajian menunjukkan perubahan fungsi lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran berdampak terhadap menurunnya daya serap tanah,” ujar Bupati Wahyu di Cianjur, Minggu (10/5).

Perubahan jenis vegetasi ini memicu erosi dan meningkatkan debit aliran air permukaan saat hujan deras. Akibatnya, perkampungan di kaki gunung kini kerap terendam banjir. Wahyu menekankan bahwa aktivitas ekonomi warga harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam melalui penanaman pohon yang memiliki akar kuat untuk mengikat air.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemprov Jawa Barat untuk mengevaluasi tata ruang, khususnya di wilayah utara yang menjadi kawasan hulu. “Harapan kami langkah bersama dengan pemerintah provinsi dapat memperbaiki tata ruang dan pengelolaan kawasan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Cianjur,” tambah Wahyu.

Melalui sinergi antara kebijakan insentif dari Gubernur Dedi Mulyadi dan evaluasi tata ruang dari Pemkab Cianjur, diharapkan keseimbangan ekosistem di wilayah dataran tinggi dapat pulih kembali. Dengan demikian, risiko bencana banjir dapat diminimalisir secara berkelanjutan.