Anggota DPR Nilai Wacana War Ticket untuk Haji Berbahaya dan Langkah Mundur

Wacana mengembalikan sistem "war ticket" untuk pendaftaran haji kembali mencuat. Tapi, menurut anggota Komisi VII DPR Atalia Praratya, gagasan ini terburu-buru dan justru berbahaya. Ia menilai langkah itu tak hanya mengabaikan keadilan, tapi juga berisiko merusak tata kelola keuangan haji yang sudah terbangun.

"Kita semua sepakat bahwa menunggu hampir tiga dekade adalah waktu yang terlalu lama," ujar Atalia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4/2026).

"Namun, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar," tegasnya.

Baginya, kembali ke mekanisme "balapan cepat" seperti sebelum 2017 adalah sebuah kemunduran. Sebuah langkah mundur yang serius bagi reformasi pengelolaan haji di Indonesia. Apalagi, wacana ini dinilai bertentangan dengan UU No. 8/2019 yang menganut prinsip 'first come, first served' berdasarkan nomor porsi.

Ibadah haji, dalam pandangannya, adalah panggilan jiwa. Bukan ajang lomba klik di internet.

"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan," tegas Atalia.

Ia meyakini, jika sistem war ticket diterapkan, yang menang hanyalah mereka yang punya gawai super cepat, koneksi internet mumpuni, dan tentu saja, kemampuan finansial instan.

Di sisi lain, sistem antrean yang berlaku saat ini punya nilai lebih. Atalia menjelaskan, dana setoran awal jemaah yang Rp25 juta itu dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hasil pengelolaan dana segunung itulah yang selama ini dipakai untuk mensubsidi biaya haji, sehingga BPIH bisa ditekan.

"Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering," katanya.

Lalu, pertanyaannya muncul. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan melonjak drastis?

Atalia juga menyoroti sikap pemerintah yang dianggapnya kontradiktif. Di satu sisi kerap menggemborkan 'no haji without queue', di sisi lain wacana war ticket justru mengemuka. Situasi ini, khawatirnya, bisa membingungkan publik dan malah dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.

"Saya khawatir ini akan dimanfaatkan oleh calo untuk menawarkan 'jalar cepat' dengan iming-iming sistem baru," tuturnya.

Lantas, apa solusinya? Daripada mengutak-atik sistem di hulu yang berisiko kacau, Atalia menyarankan pemerintah fokus pada efisiensi. Untuk mengatasi permainan sistem dan memangkas antrean, pemerintah didorong serius menerapkan single database nasional yang sinkron antara Kemenag dan BPKH.

"Dengan data yang akurat, kita bisa memetakan berapa jemaah yang benar-benar eligible setiap tahun," ucapnya.

"Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan," imbuh Atalia menutup pernyataannya.