Posisi pemerintah Israel sebenarnya telah disampaikan sebelumnya melalui Sekretaris Kabinet, Yossi Fuchs. Pemerintah memberi waktu 60 hari kepada Hamas untuk memulai proses perlucutan senjata. Jika ultimatum ini diabaikan, serangan militer ke Gaza berpotensi dilanjutkan.
Langkah perlucutan senjata ini merupakan bagian integral dari fase kedua dalam 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diusulkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Fase tersebut tidak hanya mencakup isu keamanan, tetapi juga rencana penarikan pasukan lebih lanjut, dimulainya rekonstruksi Gaza, dan pembentukan pemerintahan sementara di wilayah tersebut.
Upaya Mandiri di Bidang Pertahanan
Di luar dinamika di Gaza, Katz juga menyoroti pentingnya kemandirian pertahanan Israel. Dalam kesempatan terpisah, dia menyatakan bahwa negaranya harus memperluas produksi senjata dalam negeri. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Amerika Serikat dan Eropa, sehingga Israel dapat menjaga keamanannya secara lebih mandiri.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertahanan Israel telah meluncurkan inisiatif jangka panjang bertajuk "Perisai Israel". Program ambisius ini akan menambah anggaran militer sebesar 350 miliar shekel, setara dengan sekitar Rp1.902 triliun, yang akan dialokasikan secara bertahap selama beberapa dekade mendatang. Langkah ini menandai arah strategis Israel dalam membangun kapasitas pertahanan yang berkelanjutan.
Artikel Terkait
Garuda Indonesia Sesuaikan Harga Tiket Imbas Aturan Bahan Bakar dan Stimulus Pajak
Pemerintah Klaim Ekonomi Solid, Pertumbuhan Kuartal IV-2025 Capai 5,39%
Pemerintah Tegaskan Batas Utang 40% PDB dan Defisit 3% Sesuai Arahan Presiden
KAI Daop 1 Jakarta Peringatkan Masyarakat Soal Penipuan Rekrutmen di TikTok