MURIANETWORK.COM - Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara tegas menyatakan pasukannya tidak akan mundur dari posisi yang mereka sebut sebagai "Garis Kuning" di Jalur Gaza. Pernyataan keras ini disampaikan di tengah fase kedua gencatan senjata yang seharusnya mengatur penarikan bertahap tentara Israel. Katz menegaskan, penarikan hanya akan terjadi jika kelompok Hamas bersedia melucuti senjatanya.
Komitmen Tanpa Kompromi di Garis Kuning
Pernyataan Menhan Katz ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan proses gencatan senjata. Garis Kuning, yang merupakan batas tidak resmi wilayah kontrol militer Israel di Gaza timur, menjadi titik krusial. Meski kesepakatan mengamanatkan penarikan bertahap mulai Januari 2026, Katz bersikukuh untuk tidak menggeser pasukannya "1 milimeter pun" dari garis itu sebelum tuntutan Israel terpenuhi.
Dia menekankan bahwa keberadaan Hamas dengan kemampuan militernya merupakan hal yang tidak dapat diterima. Komitmen ini, menurutnya, adalah prinsip dasar yang tidak bisa ditawar.
"Kami tidak akan pernah membiarkan Hamas tetap eksis, baik dengan senjata maupun terowongan. Slogannya sederhana, sampai terowongan terakhir," tegas Katz.
Ultimatum dan Rencana Perdamaian
Posisi pemerintah Israel sebenarnya telah disampaikan sebelumnya melalui Sekretaris Kabinet, Yossi Fuchs. Pemerintah memberi waktu 60 hari kepada Hamas untuk memulai proses perlucutan senjata. Jika ultimatum ini diabaikan, serangan militer ke Gaza berpotensi dilanjutkan.
Langkah perlucutan senjata ini merupakan bagian integral dari fase kedua dalam 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diusulkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Fase tersebut tidak hanya mencakup isu keamanan, tetapi juga rencana penarikan pasukan lebih lanjut, dimulainya rekonstruksi Gaza, dan pembentukan pemerintahan sementara di wilayah tersebut.
Upaya Mandiri di Bidang Pertahanan
Di luar dinamika di Gaza, Katz juga menyoroti pentingnya kemandirian pertahanan Israel. Dalam kesempatan terpisah, dia menyatakan bahwa negaranya harus memperluas produksi senjata dalam negeri. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Amerika Serikat dan Eropa, sehingga Israel dapat menjaga keamanannya secara lebih mandiri.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertahanan Israel telah meluncurkan inisiatif jangka panjang bertajuk "Perisai Israel". Program ambisius ini akan menambah anggaran militer sebesar 350 miliar shekel, setara dengan sekitar Rp1.902 triliun, yang akan dialokasikan secara bertahap selama beberapa dekade mendatang. Langkah ini menandai arah strategis Israel dalam membangun kapasitas pertahanan yang berkelanjutan.
Artikel Terkait
OpenAI Siapkan Investasi USD600 Miliar untuk Infrastruktur Jelang IPO
Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2026 Maksimal 2,68%, BI Fokus Kendalikan Inflasi
Trump Kecam Mahkamah Agung AS, Janji Cari Jalan Lain untuk Terapkan Tarif Global
Pemerintah Tegaskan Impor BBM AS USD15 Miliar Tak Tambah Kuota