Menlu RI Tekankan Pentingnya Keselarasan Dewan Keamanan PBB dan Board of Peace untuk Palestina

MURIANETWORK.COM - Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya keselarasan antara Dewan Keamanan PBB dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Pernyataan ini disampaikannya dalam pidato di New York, Amerika Serikat, dan akan menjadi pesan inti Indonesia pada pertemuan perdana Board of Peace, Kamis (19/2/2026). Menlu menekankan bahwa meski memiliki jalur berbeda, kedua lembaga itu harus saling memperkuat, bukan melemahkan, agenda perdamaian global.

Keselarasan sebagai Kunci Kredibilitas

Dalam paparannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Sugiono menguraikan bahwa Dewan Keamanan dan Board of Peace memang dibangun dengan mandat serta pendekatan yang tidak sepenuhnya sama. Namun, perbedaan itu tidak boleh berujung pada arah kebijakan yang bertolak belakang. Menurutnya, koherensi antara kedua badan tersebut justru menjadi penopang utama efektivitas dan legitimasi upaya perdamaian internasional, khususnya dalam konteks konflik Gaza yang kompleks.

Sugiono secara khusus mengingatkan tentang risiko jika terjadi ketidakselarasan. "Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” tegasnya.

Landasan Hukum dan Komitmen Indonesia

Dasar argumen Menlu Sugiono bersumber dari kerangka hukum internasional yang sudah ada. Dia menjelaskan bahwa pembentukan Board of Peace sendiri merupakan amanat langsung dari Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Resolusi bersejarah itu tidak hanya memayungi lahirnya dewan baru tersebut, tetapi juga merancang skema komprehensif untuk mengakhiri konflik, termasuk pembentukan Pasukan Penstabilan Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace tidak akan bergeser dari prinsip-prinsip dasar yang dianut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komitmen ini dinyatakan dengan jelas oleh Sugiono. "Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme," ungkapnya.

Peran Aktif dalam Kelompok Mayoritas Muslim

Lebih dari sekadar menyuarakan prinsip, Indonesia juga mengambil peran aktif secara kolektif. Sugiono menyebut bahwa Indonesia, bersama delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya di dalam Board of Peace, memiliki tekad yang sama untuk menjaga integritas kerangka perdamaian yang sedang dibangun. Harapannya, dewan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dan berkeadilan.

"Semoga Board of Peace bertindak sesuai prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan sekadar mengelola krisis yang tengah berlangsung, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi masyarakat Palestina," lanjutnya.

Momentum Diplomasi yang Strategis

Pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC ini memang memiliki makna strategis, terlebih dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi ajang pertama bagi negara-negara anggota untuk bersidang sejak penandatanganan piagam pembentukannya pada 22 Januari lalu.

Posisi Indonesia semakin diperkuat dengan perannya sebagai Presidensi Dewan HAM PBB di tahun 2026. Kombinasi antara keanggotaan di Board of Peace dan kepemimpinan di Dewan HAM ini memberikan pondasi yang kuat bagi diplomasi Indonesia. Momentum ini membuka peluang untuk mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina yang lebih adil, komprehensif, dan berkelanjutan, dengan tetap berpegang pada hukum internasional dan prinsip imparsialitas.