MURIANETWORK.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (15 Februari 2026), untuk mematangkan strategi perundingan dengan Amerika Serikat. Pertemuan ini menyiapkan kunjungan kerja Presiden ke Washington pada Kamis (19 Februari 2026), yang puncaknya adalah penandatanganan perjanjian tarif dagang dengan Presiden AS Donald Trump.
Fokus pada Kepentingan Nasional
Rapat yang berlangsung di luar jam kerja resmi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memasuki meja perundingan dengan persiapan yang sangat matang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan setiap keputusan yang diambil harus memberikan posisi terbaik bagi Indonesia.
Inti dari arahan presiden adalah bagaimana perundingan ini bisa membawa manfaat nyata dan segera bagi perekonomian dalam negeri, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.
“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” jelas Teddy, Minggu (15/2/2026).
Target Keuntungan Konkret dan Jangka Panjang
Lebih dari sekadar menyepakati angka tarif, strategi yang dibahas juga menyentuh aspek jangka panjang. Pemerintah ingin agar kerja sama dengan AS tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga mendorong hilirisasi dan daya saing industri lokal. Hal ini dianggap krusial untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Teddy Indra Wijaya menegaskan kembali poin penting dari arahan presiden. “Presiden menginginkan setiap kebijakan yang diambil segera memberikan keuntungan konkret bagi Indonesia,” tuturnya.
Tim Perundingan yang Solid
Untuk merumuskan strategi tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh tim ekonomi inti Kabinet Merah Putih. Hadir dalam rapat terbatas itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM, Rosan Roeslani. Kehadiran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengindikasikan pentingnya aspek administrasi dan hukum dalam persiapan ini.
Dengan persiapan yang teliti dan melibatkan para ahli di bidangnya, pemerintah berupaya maksimal agar hasil perundingan nanti benar-benar mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan industri nasional.
Artikel Terkait
Gubernur DKI Usulkan RS Internasional Kanker dan Jantung di Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional
Polda Metro Jaya Siap Limpahkan Berkas Perkara Roy Suryo Cs. ke Kejati DKI
Lima Titik Utama Perayaan Imlek 2026 di Jakarta
Gubernur DKI Pramono Anung Akui Susah Tidur Usai Kekalahan Persija