Indonesia Tegaskan Keikutsertaan di Board of Peace Bukan Normalisasi dengan Israel

JAKARTA – Respons resmi pemerintah Indonesia akhirnya keluar, menyusul kabar masuknya Israel ke dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Forum yang juga diikuti Indonesia ini langsung memantik sejumlah pertanyaan. Apakah ini tanda pergeseran sikap?

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dengan tegas membantahnya. Menurutnya, kehadiran Indonesia di forum tersebut sama sekali bukan bentuk normalisasi hubungan politik. Bukan pula legitimasi untuk kebijakan negara manapun.

"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,"

Pernyataan itu dia sampaikan Kamis (12/2/2026), menegaskan posisi prinsip Indonesia yang tetap konsisten.

Lantas, apa dasarnya Indonesia ikut serta? Nabyl menjelaskan, partisipasi itu berlandaskan mandat yang jelas: stabilisasi, perlindungan warga sipil, serta bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Semua itu sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

“Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” tegasnya lagi. Poinnya sederhana: bergabung bukan berarti setuju dengan semua anggotanya.

Di sisi lain, Indonesia sejak awal punya tuntutan yang keras. Di BoP dan forum internasional mana pun, Jakarta selalu menyerukan penghentian kekerasan terhadap sipil. Mereka juga mengecam pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, mendesak akses bantuan kemanusiaan, dan tentu saja, mendorong solusi dua negara.

Nabyl melanjutkan, dalam situasi yang pelik ini, Indonesia justru melihat nilai strategis dari keterlibatan berbagai pihak yang berkonflik. Itu dianggap sebagai bagian dari proses menuju perdamaian yang sulit dihindari.

"Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,"

Kabarnya, kepastian keanggotaan Israel ini datang langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Saat berada di Washington DC, usai bertemu Menlu AS Marco Rubio pada Rabu (11/2/2026), Netanyahu mengunggah kabar bahagia itu di media sosial X. Dia menyatakan telah menandatangani dokumen yang mengikat negaranya dengan dewan bentukan Trump tersebut.

Kini, dengan komposisi anggota yang semakin beragam, tantangan Board of Peace justru semakin nyata. Indonesia, dari dalam, mengklaim akan terus memperjuangkan narasinya sendiri.