MURIANETWORK.COM - Pengamat politik Boni Hargens memberikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginisiasi pertemuan dengan sejumlah tokoh kritis. Apresiasi ini muncul menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai pertemuan tersebut. Boni kemudian membandingkan sikap keterbukaan ini dengan pengalamannya sendiri sebagai bagian dari oposisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menurutnya tidak mengalami hal serupa.
Apresiasi untuk Langkah Dialog
Dalam sebuah diskusi media, Boni Hargens secara terbuka menyatakan kekagumannya atas inisiatif Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda merupakan hal yang positif dan konstruktif bagi iklim demokrasi.
"Ketika Menteri Pertahanan Pak Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa Presiden Prabowo menemui oposisi, saya lihat beritanya, saya apresiasi. Ini luar biasa," ucapnya.
Pengalaman pribadinya di masa lalu, seperti diungkapkan Boni, justru menunjukkan dinamika yang berbeda. Ia mengaku pernah aktif sebagai 'oposisi jalanan' selama hampir sepuluh tahun pada era SBY, suatu periode yang ia rasakan kurang memiliki ruang dialog langsung dengan pemegang kekuasaan.
"Saya kan hampir sepuluh tahun, oposisi jalanan terhadap pemerintahan Pak SBY dulu, belum ada Rocky Gerung tuh. Rocky masih ngumpet tuh. Nah, ketika itu tidak pernah itu yang namanya presiden mau menemui oposisi, tokoh, ngobrol," tuturnya.
Kekhawatiran atas Perubahan Narasi
Namun, apresiasi yang dibangun Boni sempat terusik oleh klarifikasi yang diberikan kemudian oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Prasetyo menyebut bahwa tokoh-tokoh yang ditemui Presiden bukanlah 'oposisi', melainkan 'tokoh nasional yang kritis'.
Perubahan istilah ini, dalam pandangan Boni, membawa nuansa yang mengkhawatirkan. Ia mempertanyakan maksud di balik penyesuaian narasi tersebut, apakah untuk meninggikan derajat para tokoh atau justru mendistorsi makna oposisi itu sendiri.
"Saya jadi agak menangkap ada nuansa yang tidak enak nih. Apakah dia mau menaikkan kelas dari teman-teman yang bertemu dengan Presiden, atau ingin melemahkan peran oposisi itu menjadi kelompok yang bagian dari kitalah? Artinya bahwa tidak ada lagi oposisi, kira-kira gitu," jelasnya.
Latar Belakang Pertemuan
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jakarta Selatan pada akhir Januari lalu. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah figur seperti peneliti politik Siti Zuhro dan mantan pejabat kepolisian Susno Duadji.
Menurut Prasetyo, diskusi dalam pertemuan tersebut cukup beragam, mencakup topik-topik substantif seperti sistem kepemiluan dan penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa Presiden terbuka untuk menerima berbagai masukan guna kemajuan bangsa.
“Bapak presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu,” tegas Prasetyo.
Langkah Presiden Prabowo ini, terlepas dari perdebatan seputar istilah, telah memantik diskusi mengenai ruang dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat yang kritis. Pengamat seperti Boni Hargens melihatnya sebagai sebuah perkembangan, sambil tetap mengingatkan pentingnya menjaga esensi dan fungsi oposisi dalam sistem demokrasi.
Artikel Terkait
Kementerian Keuangan Buka Seleksi Terbuka untuk Posisi Pimpinan OJK
Gubernur DKI Targetkan 10.000 Bus Listrik Transjakarta pada 2030 untuk Tekan Polusi
BPS Catat Rasio Gini Turun Jadi 0,363 pada September 2025
Jasa Marga Targetkan Perbaikan Lubang Tol Rampung Sebelum Mudik 2026