BPJS Kesehatan Tegaskan RS Dilarang Tolak Pasien Gawat Darurat Meski Status PBI Nonaktif

Meski menghadapi tantangan data, Ghufron memastikan bahwa proses reaktivasi kepesertaan kini lebih mudah dan cepat berkat koordinasi antar kementerian. Ia mengaku telah membahas reaktivasi untuk 105.508 peserta. Namun, ada 480 peserta yang tidak dapat direaktivasi karena telah pernah mendapatkan hak tersebut sebelumnya, sesuai aturan yang berlaku.

Ghufron pun mengimbau manajemen rumah sakit untuk bersikap lebih solutif dan tidak mempersulit pasien yang membutuhkan perawatan rutin. Ia mengingatkan bahwa mekanisme penanganan telah disediakan.

“Sekali lagi, jadi kalau sudah terlanjur di rumah sakit, itu bisa ke PIPP, bisa ke kantor BPJS, bisa ke BPJS Satu. Setiap rumah sakit itu ada fotonya, ada nomor yang bisa dihubungi. Sebetulnya tidak terlalu sulit bagi peserta yang dinonaktifkan itu, asal SK Kemensos-nya jelas, kita mengikuti,” tuturnya.

Dasar Penetapan dan Skala Penonaktifan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dari sisi lain, memberikan konteks kebijakan. Ia menjelaskan bahwa penetapan kepesertaan PBI didasarkan pada desil kesejahteraan, dengan prioritas utama pada kelompok miskin dan miskin ekstrem.

“Desil satu itu sudah pasti miskin dan miskin ekstrem. Sementara yang dibiayai pemerintah sebenarnya sampai kelompok rentan di desil 4 dan 5,” katanya.

Gus Ipul melaporkan bahwa pada 2025, pemerintah telah menonaktifkan sekitar 13,5 juta peserta PBI. Dari jumlah yang sangat besar itu, 87.591 peserta melakukan reaktivasi. Sebagian lainnya beralih menjadi peserta mandiri karena kondisi ekonomi membaik, atau ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Jadi saya ulang lagi, 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87 ribu lebih di antaranya melakukan reaktivasi, dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri, serta sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.