Insentif Impor Mobil Listrik Ditutup, Pemerintah Beralih ke Strategi Baru

Era insentif impor untuk mobil listrik utuh atau CBU resmi berakhir Desember lalu. Ini sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam Permenperin Nomor 28 Tahun 2023. Dan tampaknya, pemerintah tak akan memperpanjang kebijakan itu tahun ini.

Meski begitu, bukan berarti dukungan terhadap kendaraan listrik hilang begitu saja. Menurut Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko Perekonomian, masih ada sejumlah fasilitas yang bisa dimanfaatkan produsen.

“Untuk PPN DTP (impor) memang sekarang sudah berakhir,” ujar Rachmat saat ditemui di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

“Tetapi yang masih berlaku hingga sekarang itu persis yang sudah berjalan sejak 2022. Itu tadi ada BBNKB, PPnBM, PKB,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, insentif-insentif yang tersisa itu diatur dalam sejumlah peraturan, mulai dari PP 73/2019, PP 74/2021, hingga Perpres 79/2023. Tujuannya jelas: mendorong penyerapan kendaraan listrik di dalam negeri.

Jadi, anggapan bahwa tak ada lagi insentif sama sekali keliru. “Masih ada, cukup besar, dan signifikan. Sebenarnya kita seperti kembali ke awal 2022,” tegas Rachmat.

Di sisi lain, keputusan mengakhiri insentif impor CBU ini bukan tanpa alasan. Rachmat melihat pangsa pasar mobil listrik dalam negeri sudah mulai tumbuh dengan sendirinya. Pertumbuhannya bahkan disebut eksponensial.

“Jadi bukan lagi eksotis atau niche, tetapi sudah masuk ke industri,” paparnya.

Dia juga menyoroti perkembangan di negara lain, seperti China, di mana penetrasi kendaraan listrik sudah sangat masif. “Berbagai negara besar, terutama China itu 50 persen bahkan sudah BEV dan PHEV.”

Rupanya, program insentif impor dari awal memang dirancang untuk berakhir. “Tujuannya memang agar yang impor segera memproduksi produknya di dalam negeri,” kata Rachmat lagi.

Dan strategi itu sepertinya membuahkan hasil. Populasi kendaraan listrik yang awalnya hanya sekitar 17 ribu unit di 2023, melonjak drastis menjadi 103 ribu unit pada akhir 2025. Sebuah peningkatan yang cukup signifikan.

Kini, fokus pemerintah bergeser. “Apa yang harus dijaga? Tentunya BBNKB dan PKB kita minta untuk dipertahankan,” imbuhnya.

Dorongan untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga semakin kuat. Rachmat berharap pabrik-pabrik yang belum jadi bisa segera rampung, dengan target TKDN mencapai 60 persen.

Lalu, bagaimana dengan iklim investasi? Rachmat yakin, berakhirnya beberapa program insentif tidak akan mengganggu minat investor.

“Pada saat kami rancang program tersebut, mereka diwajibkan untuk berinvestasi di sini. Itu sudah menjadi bagian dari deal,” pungkasnya.

Komitmen investasi itu nyatanya terus mengalir. Dalam paparannya, dari yang awalnya hanya dua merek di 2023, kini puluhan merek telah menyatakan komitmennya. Daftarnya panjang, mulai dari Wuling, Hyundai, Chery, hingga merek-merek terbaru seperti Changan.

Jadi, meski satu pintu insentif tertutup, pintu lain untuk pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri justru terbuka lebar. Perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya langkah awalnya sudah terlihat.